Kepastian Kewenangan Penegakan Hukum Terhadap Advokat yang Obstraction Of Justice Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

The purpose of this study is to determine the application of law to lawyers who obstruct and obstruct the course of the investigation process in corruption cases and to find out the limitations of Advocate immunity rights contained in Law number 18 of 2003 concerning Advocates in carrying out their profession as a law enforcer. This study uses a case-related approach from the cases studied, both from talks in the media and from the facts of the trial and a normative juridical approach. The results of this study indicate that there are two criminal rules governing lawyers who obstruct and obstruct the course of the investigation process in corruption cases, namely in article 216 of the Criminal Code and Article 21 of the Corruption Crime Law, investigations, investigations and charges made by the KPK in cases. Advocates who obstruct and obstruct the proceeding of the examination should be null and void if based on statutory regulations and jurisprudence of the Supreme Court's ruling on general criminal charges. thus, advocates have the right to immunity as stated in article 16 of the Advocate Law.Tujuan Penelitian ini Untuk mengetahui penerapan hukum terhadap advokat yang mengahalangi dan merintangi jalannya proses penyidikan pada perkara tindak pidana korupsi dan Untuk mengetahui Batasan hak imunitas Advokat yang terkandung dalam Undang Undang nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat dalam menjalankan profesinya sebagai seorang penegak hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus terkait dari kasus yang diteliti baik dari pembicaraan di media maupun fakta fakta persidangan dan pendekatan yuridis normative. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa  terdapat dua aturan pidana yang mengatur tentang advokat yang mengahalangi dan merintangi jalannya proses penyidikan  pada perkara tindak pidana korupsi yaitu dalam pasal 216 KUHP dan pasal 21 Undang Undang Tindak Pidana Korupsi, penyelidikan , penyidikan dan tuntutan yang dilakukan oleh KPK pada perkara advokat yang menghalangi dan merintangi jalannya pemeriksaan seharusnya batal demi hukum jika berdasarkan pada peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi putusan mahkamah agung tentang dakwaan tindak pidana umum, Adapun batasan hak imunitas advokat terletak pada maksud itikad baik yaitu segala perbuatan advokat harus berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia dengan demikian advokat memiliki hak imunitas seperti yang tertera pada pasal 16 Undang – Undang Advokat