Penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa adalah bagian dari penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan, sehingga harus memperhatikan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adminstrasi Pemerintahan, sebagai undang-undang payung penyelenggaraan administrasi pemerintahan di Indonesia. Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagai dasar penyelenggaraan administrasi pemerintahan, yang asas-asasnya saling berhubungan dan bertujuan untuk melaksanakan pemerintahan yang baik. Kepala Desa dan perangkat desa harus memiliki pemahaman yang baik dan benar tentang AUPB agar dapat melaksanakan pembangunan desa dengan lancar dan tidak terkait perkara hukum. Sosialisasi mengenai perkembangan AUPB dilakukan dengan menjelaskan mengenai AUPB serta disk...
Akuntabilitas merupakan upaya untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan transparan dalam pengelo...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang Respon Masyarakat Desa Terhadap Pelayanan Administ...
Penelitian ini bertujuan menjelaskan kewenangan Wakil Menteri dalam sistem pemerintahan presidensial...
Tulisan yang berjudul FUNGSI UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN TER...
Tulisan yang berjudul FUNGSI UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN TER...
Kualitas pelayanan publik dapat terlihat dari kinerja instansi pemerintah dalam melaksanakan pelaya...
Penelitian ini bertujuan 1) untuk mengetahui dan menganalisis penataan administrasi pemerintah...
Tujuan penelitian adalah untuk mengetahuibagaimana kewenangan pengadilan tata usaha negara sebelum d...
Pasca dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan membawa dam...
AbstrakAdministrasi pemerintah memegang peranan yang penting karena keterlibatan pemerintah dalam si...
Pelaksanaan otonomi daerah merupakan sarana pemerintah untuk melaksanakan renovasi administrasi di t...
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menyatakan bahwa keuangan yang ada di Pemerintah Desa ...
Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana kewenangan pengadilan tata usaha negara sebelum ...
Penelitian ini dilatar belakangi untuk mengetahui mengenai bagaimana efektivitas pelayanan publik ya...
Penelitian ini mengkaji kewenangan desa dalam pengelolaan pariwisata untuk mendukung peningkatan pen...
Akuntabilitas merupakan upaya untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan transparan dalam pengelo...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang Respon Masyarakat Desa Terhadap Pelayanan Administ...
Penelitian ini bertujuan menjelaskan kewenangan Wakil Menteri dalam sistem pemerintahan presidensial...
Tulisan yang berjudul FUNGSI UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN TER...
Tulisan yang berjudul FUNGSI UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN TER...
Kualitas pelayanan publik dapat terlihat dari kinerja instansi pemerintah dalam melaksanakan pelaya...
Penelitian ini bertujuan 1) untuk mengetahui dan menganalisis penataan administrasi pemerintah...
Tujuan penelitian adalah untuk mengetahuibagaimana kewenangan pengadilan tata usaha negara sebelum d...
Pasca dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan membawa dam...
AbstrakAdministrasi pemerintah memegang peranan yang penting karena keterlibatan pemerintah dalam si...
Pelaksanaan otonomi daerah merupakan sarana pemerintah untuk melaksanakan renovasi administrasi di t...
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menyatakan bahwa keuangan yang ada di Pemerintah Desa ...
Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana kewenangan pengadilan tata usaha negara sebelum ...
Penelitian ini dilatar belakangi untuk mengetahui mengenai bagaimana efektivitas pelayanan publik ya...
Penelitian ini mengkaji kewenangan desa dalam pengelolaan pariwisata untuk mendukung peningkatan pen...
Akuntabilitas merupakan upaya untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan transparan dalam pengelo...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang Respon Masyarakat Desa Terhadap Pelayanan Administ...
Penelitian ini bertujuan menjelaskan kewenangan Wakil Menteri dalam sistem pemerintahan presidensial...