Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2015. Pilihan tema tersebut dilatar belakangi oleh adanya permasalahan dalam melestarikan kebudayaan Betawi yang mana dalam permasalahan tersebut baru terdapat 3 (tiga) aturan pelaksana, padahal dibutuhkan beberapa aturan pelaksana agar dapat melaksanakan pelestarian kebudayaan Betawi. Dalam permasalahan ini, pemerintah DKI Jakarta menjadikan peraturan gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor 229 tahun 2016 sebagai dasar dalam pelaksanaan pelestarian kebudayaan Betawi. Pada dasarnya seluruh kegiatan yang terdapat di dalam peraturan daerah DKI Jakarta memerlukan peraturan gubernur untuk menjalankan kegiatan tersebut. Berdasarka...
ABSTRAK FAKTOR-FAKTOR KEMENANGAN EVA DWIANA-DEDY AMARULLAH DALAM PEMILIHAN WALI KOTA BANDARLAMP...
Pemerintah Desa merupakan lembaga pemerintah yang mengayomi dan mengatur masyarakat dalam wilayah te...
Pada Skripsi Ini, Penulis Mengankat Permasalahan Perubahan Kewenangan Pemerintah Desa Di Indonesia. ...
ABSTRAK Nagari Muaro Kiawai Kabupaten Pasaman Barat melakukan pendirian ulang BUM Nag pada tahun 20...
Pelaksanaan Pengangkatan Anak pada Masyarakat Adat Bali Perantauan di DKI Jakarta memiliki keunikan ...
Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan hak sebagai perwujudan ke...
Corporate Social Responsibility (CSR) atau lebih dikenal sebagai tanggung jawab sosial perusahaan me...
Kasus yang telah peneliti temukan melalui data dari Badan Pusat Statistik DKI Jakarta, bahwa jumlah ...
Penelitian yang didasari banyaknya laporan/temuan pelanggaran yang Bawaslu DKI Jakarta terima pada P...
Pemberian otonomi daerah berarti memberikan kewenangan dan keleluasan kepada daerah untuk mengelola ...
Pengalihan status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi pegawai Aparatur sipil Negara yang d...
Penelitian ini dilakukan berhubung dengan banyaknya peraturan daerah yang dibatalkan oleh pemerinta...
Latar belakang pemilihan judul adalah Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan Putusan Mahkamah...
Abstrak KEDUDUKAN KEJAKSAAN DALAM PERLAWANAN PIHAK KETIGA TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI YANG M...
Kegiatan membaca Al-Qur’an rutin dilaksanakan di Pondok Pesantren Kampung Damai yang dibimbing gur...
ABSTRAK FAKTOR-FAKTOR KEMENANGAN EVA DWIANA-DEDY AMARULLAH DALAM PEMILIHAN WALI KOTA BANDARLAMP...
Pemerintah Desa merupakan lembaga pemerintah yang mengayomi dan mengatur masyarakat dalam wilayah te...
Pada Skripsi Ini, Penulis Mengankat Permasalahan Perubahan Kewenangan Pemerintah Desa Di Indonesia. ...
ABSTRAK Nagari Muaro Kiawai Kabupaten Pasaman Barat melakukan pendirian ulang BUM Nag pada tahun 20...
Pelaksanaan Pengangkatan Anak pada Masyarakat Adat Bali Perantauan di DKI Jakarta memiliki keunikan ...
Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan hak sebagai perwujudan ke...
Corporate Social Responsibility (CSR) atau lebih dikenal sebagai tanggung jawab sosial perusahaan me...
Kasus yang telah peneliti temukan melalui data dari Badan Pusat Statistik DKI Jakarta, bahwa jumlah ...
Penelitian yang didasari banyaknya laporan/temuan pelanggaran yang Bawaslu DKI Jakarta terima pada P...
Pemberian otonomi daerah berarti memberikan kewenangan dan keleluasan kepada daerah untuk mengelola ...
Pengalihan status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi pegawai Aparatur sipil Negara yang d...
Penelitian ini dilakukan berhubung dengan banyaknya peraturan daerah yang dibatalkan oleh pemerinta...
Latar belakang pemilihan judul adalah Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan Putusan Mahkamah...
Abstrak KEDUDUKAN KEJAKSAAN DALAM PERLAWANAN PIHAK KETIGA TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI YANG M...
Kegiatan membaca Al-Qur’an rutin dilaksanakan di Pondok Pesantren Kampung Damai yang dibimbing gur...
ABSTRAK FAKTOR-FAKTOR KEMENANGAN EVA DWIANA-DEDY AMARULLAH DALAM PEMILIHAN WALI KOTA BANDARLAMP...
Pemerintah Desa merupakan lembaga pemerintah yang mengayomi dan mengatur masyarakat dalam wilayah te...
Pada Skripsi Ini, Penulis Mengankat Permasalahan Perubahan Kewenangan Pemerintah Desa Di Indonesia. ...