Peran Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam Menanggulangi Sengketa Hak Atas Tanah di Kecamatan Kajang (Telaah Siyasah Syariah)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Realisasi dalam Proses penyelesaian sengketa tanah melalui dua cara yaitu melalui jalur litigasi dan non litigasi. Pada non litigasi dilakukan melalui musyawarah, sedangkan apabila tidak ada kesepakatan jalur akhir melalui litigasi. Dalam hal ini penyelesaian sengketa, khususnya sengketa hak atas tanah secara litigasi akan membutuhkan biaya dan besar dan waktu yang cukup panjang, Realisasi atau wujud Badan Pertanahan Nasional adalah sudah mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarkat setempat sehingga terealisasi dengan baik dalam sistem penerapan penyelesain sengketa hak atas tanah di berbagai daerah termasuk kecamatan kajang, (2) Faktor-faktor penyebab sengketa Hak atas tanah di kecamatan Kajang yakni a. Persoalan sertifikat tanah yang kurang jelas, b. Distribusi kepemilikan tanah yang tidak merata c. Legalitas pemilikan tanah yang kurang jelas.(3) Keputusan badan pertanahan nasional dalam proses penyelesaian sengketa hak atas tanah di Kecamatan Kajang sudah terealisasi dengan baik dibuktikan dengan adanya perkara yang masuk dan yang selesai baik didalam pihak Badan Pertanahan Nasional itu sendiri maupun yang selesai pada tahap pengadilan tersebut, sehingga minimnya terjadi sengketa ha katas tanah di Kecamatan Kajang sudah benar-benar terealisasi dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlak