HARMONISASI SANKSI PIDANA DALAM MENANGGULANGI ILLEGAL LOGGING SEBAGAI UPAYA PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP

v ABSTRAK Indonesia telah memanfaatkan hasil hutan sejak awal tahun 1970-an tentu saja apabila tidak diiringi dengan pelestarian lingkungan akan menimbulkan efek yang sangat buruk, terbukti dengan tidak adanya kontrol dalam memanfaatkan hasil alam serta kurangnya mencenangkan pelestarian hutan ataupun lingkungan hidup, menimbulkan dampak negatif dengan melonjaknya laju deforestasi hal tersebut dapat mengakibatkan ketakutan akan tidak tercapainya kelestarian hutan ditambah dengan maraknya penebangan liar. Adapun identifikasi masalahnya yaitu; 1.Bagaimana pengaturan sanksi pidana terhadap tindak pidana pembalakan liar dalam peraturan perundang-undangan nasional Indonesia. 2. Apa akibat hukum yang ditimbulkan dari pluralisme sanksi pidana terhadap tindak pidana pembalakan liar bagi penegakan hukum di Indonesia. 3. Bagaimana upaya pemerintah Indonesia dalam menciptakan kepastian hukum dalam bidang kehutanan dalam kaitannya terhadap penegakan hukum melawan tindak pidana pembalakan liar. Metode penelitian yang digunakan adalah spesifikasi penelitian Deskriptif analitis yaitu menggambarkan secara menyeluruh dan sistmatis dalam menggambarkan suatu bentuk harmonisasi sanksi pidana dalam menanggulangi illegal logging. Dengan berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; UU No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Pemberantasan perusakan Hutan; UU No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan sedangkan metode pendekatan yuridis normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, maka teknik pengumpulan dan penemuan data serta informasi melalui studi data kepustakaan, yang didukung oleh penelitian lapangan. Analisis data dilakukan dengan metode yuridis kualitatif, yaitu data yang diperoleh dan di inventarisasi, dikaji serta diteliti secara sistematis. Illegal logging merupakan tindak pidana yang sangat kompleks, sehingga diperlukan usaha pencegahan sejak dini baik dalam bentuk penal dan non penal; Kondisi pluralisme hukum di Indonesia menyebabkan banyak permasalahan ketika hukum dalam kelompok masyarakat diterapkan dalam transaksi tertentu atau saat terjadi konflik, sehingga ada kebingungan hukum yang manakah yang berlaku untuk individu tertentu dan bagaimana seseorang dapat menentukan hukum mana yang berlaku padanya; Seseorang tidak bisa dimintai pertanggungjawaban tanpa terlebih dahulu ia melakukan tindak pidana. Undang-undang menetapkan dan membatasi perbuatan mana dan pidana mana yang dapat dijatuhkan kepada pelanggarnya. Sedangkan sarannya sebagai berikut : Definisi illegal logging perlu dirumuskan secara tegas dalam undang-undang, serta subjek hukumnya sebaiknya perlu juga dirumuskan terhadap pejabat atau pegawai negeri yang mempunyai kewenangan dalam bidang kehutanan; Pemerintah harus secara tegas serta menghargai aturan adat yang ada didaerah akan tetapi tidak luput dari bagaimana pemerintah membuat hal tersebut menjadi baik untuk segala lini baik untuk hukum adat ataupun hukum nasional; vi pemerintah seharusnya benar-benar menarapkan asas strict liability sehingga semua aturan yang telah dibuat benar-benar dapat terimplementasikan secara menyeluruh. Kata Kunci : Harmonisasi, sanksi pidana, Illegal loggin