ASPEK PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM TRANSAKSI FINANCIAL TECHNOLOGY

Di era teknologi saat ini, kredit keuangan elektronik melalui perusahaan Financial Technology (Fintech) yang Peer 2 Peer (P2P) Lending telah menjadi salah satu altenatif peminjaman dana dengan cepat. Selain memberi kemudahan, pinjaman online juga memiliki banyak masalah dan resiko kepada masyarakat yang melakukan transaksi peminjaman. Cepatnya laju perkembangan tersebut tidak dibarengi dengan sosialisasi dan pemahaman yang baik sehingga dampaknya baru terasa ketika terjadi banyak masalah pasca transaksi. Namun perusahaan Financial Technology (Fintech) yang Peer 2 Peer (P2P) Lending dapat melakukan peruatan melawan hukum yakni penyalahgunaan data. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti menemukan permasalahan yakni : 1) Bagaimana bentuk perbuatan melawan hukum dalam transaksi Financial Technology (fintech) ? 2) Bagaimana aspek hukum yang timbul dari perbuatan melawan hukum akibat transaksi Financial Technology (fintech) ? 3) Bagaimana upaya yang dapat dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam menanggulangi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Financial Technology (fintech) ? Metode penelitian skripsi ini menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis komperatif yaitu, menggambarkan dan menguraikan secara sistematis permasalahan, berdasarkan undang-undang yang berlaku, dan dilanjutkan dengan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen dan studi lapangan, data yang sudah diperoleh dianalisis secara yuridis kualitatif. Kesimpulan yangdidapatkan dari hasil penelitian ini adalah perusahaan fintech yang melakukan penyalahgunaan data pribadi debitur dapat digolongkan ke dalam perbuatan melawan hukum karena kesengajaan, Aspek hukum perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perusahan financial technology adalah Pasal 39 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, dan Peran dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen sangat diperhatikan salah satunya dengan mengelurkan peraturan OJK Nomor 77/POJk.01/2016. Kata Kunci : Perbuatan Melawan Hukum, Transaksi, dan Financial\ud Technolog