EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN MELALUI LELANG DIKAITKAN DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO. 27/PMK.06/2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN LELANG

Eksekusi tidak hanya didasarkan pada aturan hukum yang berlaku, eksekusi sering menimbulkan rasa ketidakadilan karena debitur merasa dirugikan dengan penyelesaian sengketa oleh pihak perbankan. Walaupun pihak bank memiliki kewenangan sesuai dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan untuk menjual objek jaminan berupa hak tanggungan milik debitur ketika debitur cidera janji atau wanprestasi melalui pelelangan umum. Dalam praktiknya hal tersebut tidak mudah karena ada pihak-pihak yang memanfaatkan kondisi tersebut untuk memperoleh keuntungan materi atau ada pihak-pihak yang berkeinginan menyelesaikan sengketa tanpa berorientasi pada kepuasan pelanggan. Permasalahan yang timbul adalah Bagaimana Kedudukan Eksekusi Hak Tanggungan Melalui Lelang Dikaitkan dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dan Bagaimana Akibat Hukum dari Pelaksanaan Lelang Hak Tanggungan Apabila Ada Gugatan dari Debitur Wanprestasi Dikaitkan dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Sebaiknya dalam pelaksanaan lelang dilakukan sesuai dengan aturan, agar pelaksanaan lelang tidak menjadi batal.Penulisan hukum ini, penulis menggunakan metode Deskriptif Analitis merupakan gambarkan secara menyeluruh dan sistematis Eksekusi Hak Tanggungan Melalui Lelang Dikaitkan Dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Metode pendekatan Yuridis Normatif merupakan penelitian berdasarkan pada teori hukum yang bersifat umum untuk menjelaskan Eksekusi Hak Tanggungan Melalui Lelang Dikaitkan Dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Serta analisis data secara Yuridis Kualitatif merupakan mengukur data dengan konsep atau teori, kemudian dari data yang diperoleh tersebut dibuat suatu kesimpulan, yang diuraikan dalam bentuk narasi.Simpulan Kedudukan Eksekusi Hak Tanggungan Melalui Lelang Dikaitkan dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Pelaksanaan lelang Pasal 6 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat Akibat Hukum dari Pelaksanaan Lelang Hak Tanggungan Apabila Ada Gugatan dari Debitur Wanprestasi Dikaitkan dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Pelaksanaan lelang atas gugatan debitur mengenai nilai limit tidak dapat dibatalkan, dan juga terjadi penundaan untuk memperoleh pemenuhan perjanjian kredit dari pihak debitur. Kata Kunci : Eksekusi Hak Tanggungan, Akibat Hukum, dan Lelan