Hak Pakai Atas Tanah Bagi Warga Negara Asing Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Andri, 200610115031, "Hak Pakai Atas Tanah Bagi Warga Negara Asing Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria". Fakultas hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya 2010. Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 merupakan landasan pembentukan hukum Agraria Nasional. Yang berisi perintah kepada negara agar bumi , air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya yang diletakkan dalam pengusaannya Negara itu digunakan untuk mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran selumh rakyat Indonesia. Indonesia adalah negara berkembang, didalam memacu pembangunannya memerlukan bantuan dari negara lain dampak dari bantuan yang diberikan oleh negara lain adalah mengikutinya orang-orang asing atau perwakilan negara yang berada di Indonesia tentu memerlukan rumah hunian dan hak atas tanah. Menyikapi masalah yang berkaitan dengan banyaknya orang asing yang tinggal di Indonesia, Negara Indonesia telah mengeluarkan Undang­ Undang. Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 41-42 mengatur hak pakai bagi WNA dan dijabarkan dalam Peraturai1 pemerintah Pasal 2 nomcr 41 tahun 1996 tentang kepemilikan Rumah Tempat tinggal atau hunian oleh orang asing dan pasal 39 PP No 40 Tahun 1996 tentang HGU, HGB dan Hak Pakai Atas Tanah. Bertitik tolak dari apa yang dikemukakan penulis, dapat diidentifikasikan dengan pertanyaan sebagai berikut: (1) bagaimana terjadinya penyalahgunaan pemanfaatan hak pakai oleh WNA? (2) bagaimana penyetesaian sengketa pertanahan yang timbul akibat dari penyalahgunaan pemanfaatan hak pakai bagi WNA? Bahwa orang asing yang tinggal di Indonesia sebelum mendapatkan hak pemegang hak pakai berdasarkan pasal 52 PP No. 40 tahun 1996, orang asing harus memenuhi kewajiban pemegang hak pakai berdasarkan pasal 50 Jo 51 PP No. 40 Tahun 1996. Penulis memberi kesimpulan hak pakai orang asing yang mengakibatkan hapusnya hak pakai, Penyalahgunaan pemanfaatan Hak Pakai bisa terjadi karena: (1) Tanah yang dihakinya diterlantarkan, Tidak digunakan sebagaimana peruntukannya, Tidak memenuhi kewajiban pemegang Hak Pakai, Tidak memelihara dengan baik tanah dan bangunan serta tidak menjaga kelestarian lingkungan. (2) Penyelesaian pelanggaran hak pakai antara lain: Tanah yang diterlantarkan maka akan kembali ke asal Tanah semula, Tidak memenuhi kewajiban maka hak pakai dapat dibatalkan oleh Pejabat yang berwenang, Tidak digunakan sebagaimana peruntukannya dan tidak memelihara dengan baik tanah dan bangunan serta tidak menjaga kelestarian lingkungan, Maka Hak Pakainya dicabut oleh pejabat yang berwenang. Maka itu penulis memberikan saran pada kesempatan ini (1) Pemerintah harus selektif didalam pemberian ijin hak pakai bagi Warga Negara Asing dimana sebelum kewajiban Hak Pakai terpenuhi, (2) Terhadap permohonan pihak ketiga tidak boleh berbelit-belit dalam proses mengajukan pencabutan Hak Pakai, (3) Pencabutannya tidak harus menunggu sampai batas waktu Hak Pakai berakhir