Prapenuntutan Penyidikan Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ( Studi Kasus No Perkara Bp/07/Sl/1/2010/Restro Bks.Kab)

Narkotika merupakan zat yang berbahaya bagi manusia, penyalahgunaan narkotika dapat merusak jasmani maupun rohani dan dapat meracuni masyarakat pada umumnya. Masalah penyalahgunaan ini dapat berkembang dengan luas, sehingga akan menimbulkan masalah yang kompleks dan multidimensional yang menyentuh segala aspek kehidupan berbangsa dan bemegara. Peneltian ini adalat1 penelitian yuridis normatif dan bersifat deskriptif analisis. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksud dari penelitian deskriptif adalah terutama untuk mempertegas hipotesis-hipotesis agar dapat membantu dalam memperkuat teori-teori baru. Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data Sekunder yaitu sejumlah keterangan atau fakta yang secara langsung diperoleh melalui bahan�bahan tertulis atau bahan pustaka untuk melengkapi data yang ada. Teknik pengumpulan data dengan menggunakar1 metode studi kepustakaan dan studi lapangat"l. Data yang sudah diperoleh tersebut kemudian dianalisis. Sesuai dengan pendekatan penelitian yang digunakan yaitu secara kualitatif maka penulis akan menganalisis data secara kualitatif.Dari hasil penelitian yang telah didapat suatu kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan yang telah dikemukakan yaitu dalam Proses Penyidikan dilakukan oleh penyidik sesuai dengan tahapan ataupun prosedur yang berlaku dalam perundang-undangan, dari hasil penyidikan ditemukan fakta-fakta yang terungkap berdasarkan alat bukti dan keterangan saksi menunjukan bahwa perkara piang Sin memenuhi unsur-unsur delik pasal 114 ayat (I) Sub Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009. Sehingga perkara tersebut dapat ditingkatkan ke tahap penuntutan. Hambatan dalam proses Pra Penuntutan adalah jika suatu berkas dalam penyidikan tindak pidana tersebut belum lengkap (P19) ataupun belum mencakup semua unsur dari tindak pidana tersebut maka belum dapat diketegorikan ke dalam tindak pidana narkotika. Penegakan hukum penyalahgunaan narkotika memerlukan pembiayaan yang cukup banyak Sehingga dapat dikatakan faktor biaya merupakan faktor penghambat dalam proses penegakan hukum pada tingkat penyelidikan maupun penyidikan