Kekuatan Pembuktian Akta Di Bawah Tangan Yang Di legalisasi Oleh Notaris Dalam Praktek Di Pengadilan Negeri Bekasi

Kekuatan pembuktian akta di bawah tangan sebagai alat bukti dalam proses persidangan di pengadilan yang dihubungkan dengan wewenang notaris dalam legalisasi. Berdasarkan Pasal 1874, 1874 (a), dan 1880 KUH Perdata terhadap bukti surat tersebut harus ada legalisasi dari pejabat yang berwenang. Pada prakteknya, akt.a. di bawah tangan kadang dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi tertentu, yang kadang tidak sama dengan waldu pembuatan. Istilah surat di bawah tangan adalah istilah yang dipergunakan untuk pembuatan suatu peijanjian antara para pihak tanpa dihadiri atau bukan di hadapan seorang Notaris. Perjanjian yang dibuat di bawah tangan adalah peijanjian yang dibuat sendiri oleh para pihak yang berjanji, tanpa suatu standar baku tertentu dan hanya disesuaikan dengan kebutuhan para pihak tersebut. Sedangkan kekuatan pembuktiannya hanya antara para pihak tersebut apabila para pihak tersebut tidak menyangkal mengakui adanya pe~janjian tersebut (mengakui tanda tangannya di dalam peijanjian yang dibuat). Artinya salah satu pihak dapat menyangkal akan kebenaran tanda tangannya yang ada dalam perjanjian tersebut. Dari uraian di atas diambil permasalahan-permasalahan 1) Bagaimana pertimbangan hakim dalam membuat Putusan Nomor 169/Pdt.G/2010/PN.Bks? 2).Bagaimana kekuatan akta di bawah tangan yang dilegalisasi oleh Notaris dalam pembuktian proses persidangan di Pengadilan? Maksud dan tujuan penelitian 1 ). Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam membuat Putusan Nomor 169/Pdt.G/2010/PN.Bks. 2). Untuk mengetahui bagaimana kekuatan akta di bawah tangan yang dilegalisasi oleh Notaris dalam pembukti.an proses persidangan di Pengadilan. Penelitian hukum dengan metode penelitian yuridis-normatif, pendekatan penelitian yang dipergunakan adalah pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan historis. Kesimpulan : Pertimbangan hakim dalam membuat putusan nomor 169/Pdt.G/2010/PN.Bks yaitu setelah Hakim mendengar keterangan dari penggugat, memeriksa buk.ii surat yang diajukan penggugat dan setelah mendengar keterangan dari saksi-saksi dipersidangkan, menurut ketentuan pasal 1457 KUH Perdata, harus dipandang telah terjadi, karena telah terpenuhinya kesepakatan atau persetujuan, dimana pihak pembeli telah membayar lunas harga yang telah disepakati dan pihak penjual telah menyerahkan obyeknya yang mana teiah dikuasai dan dimiliki oleh penggugat sejak 1996 sampai sekarang tanpa adanya keberatan maupun gangguan dari pihak manapun. Akibat hukum dalam pembuktian di pengadilan dalam hal ada akt..a d.ibawah tangan yang dilegalisasi oleh notaris adalah tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, terhadap akta di bawah tangan kekuatan pembuktiannya berada di tangan hakim untuk mempertimbangkannya. Saran : Setiap melakukan jual beli tanah sebaiknya langsung di buatkan akta jual beli dihadapan Notaris atau Camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah dan. setiap peijanjian atau perikatan yang menyangkut pihak, sebaiknya dibuat dengan akta yang notari1 sehingga pembuktiannya bila kelak diperlukan mempunyai kekuatan bukti yang pasti dan hukum yang akurat dan dapat dibuktikan kekuatan hukumnya secara sah menurut huku