PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN YANG MEMBELI KENDARAAN BERMOTOR DENGAN ANGSURAN TERHADAP PENGAMBILAN PAKSA OLEH PERUSAHAAN PEMBIAYAAN KONSUMEN (Studi Kasus PT Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk. Cabang Kudus)

Metode angsuran dalam pembelian kendaraan bermotor mengharuskan kedua belah yaitu kreditur (pihak pemberi jasa pembiayaan konsumen) dan debitur (pihak penerima pinjaman) untuk saling mengikatkan dirinya dalam perjanjian. Hal ini sebagaimana diatur dalam buku III BW (KUHPerdata). Perusahaan pembiayaan menggunakan debt collector jika debitur mengalami keterlambatan dalam membayar angsuran. Jika debitur wanprestasi atau tidak melaksanakan kewajibannya, maka berdasarkan alasan syarat tersebut kreditur dapat membatalkan perjanjian. Dengan batalnya perjanjian, maka kreditur dapat menarik kembali barang-barang yang telah diserahkannya kepada debitur. Peristiwa ini menimbulkan kerugian kepada debitur sebagai konsumen. Penelitian ini, menggunakan metode penelitian kualitatif dengan metode pendekatan secara yuridis sosiologis dan spesifikasi penelitian dilakukan secara deskriptif analitis. Dalam pengumpulan data menggunakan data primer berdasarkan Undang-Undang dan didukung dari data sekunder dengan mengolah data dari studi lapangan dan studi kepustakaan, untuk mengolah data yang didapatkan dari penelusuran maka hasil penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pengaturan dalam pengambilan paksa Kendaraan bermotor dengan angsuran pada perusahaan pembiayaan konsumen di WOMFinance Kudus terdapat pada Penjelasan Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 130/PMK.010/2012, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan , perlindungan hukum yang dilaksanakan oleh WOMFinance termasuk dalam perlindungan hukum represif yang diakomodir dengan Peraturan Menteri Keuangan No.130/PMK.010/2012, penjelasan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, serta dengan dibentuknya OJK yang bertugas untuk mengawasi jasa keuangan