PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENCATATAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA (DP3AP2KB) KOTA BENGKULU DALAM MENCEGAH TINDAK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK

Kekerasan terhadap perempuan dan anak telah berlangsung sepanjang sejarah kehidupan manusia, bahkan secara kuantitatif mengalami peningkatan signifikan dan disertai pula dengan meningkatnya intensitas dan kualitas kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi dimasyarakat. Pemerintah Kota Bengkulu dalam hal ini terus berusaha meningkatkan kinerja dari berbagai instansi terkait berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 5 tahun 2014 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak yang bertujuan untuk menekankan peningkatan jumlah permasalahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Tujuan dari penelitian ini, untuk mengetahui sejauh mana peranan Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) dalam mencegah tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak serta mengetahui hambatan dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan spesifikasi penulisan desktiptif analisis. Jenis data yang digunakan meliputi data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, serta penelitian kepustakaan baik buku, literatur perundang-undangan, dan pendapat para ahli. Hasil penelitian yang diperoleh adalah sebagai berikut; bahwa DP3AP2KB telah menjalankan peranan imperatif dalam mencegah tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diimplementasikan melalui dua program yaitu Program Penguatan Kelembagaan Pengarus Utamaan Gender dan Anak dan Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan perempuan dan Anak berdasarkan program dari Rencana Strategis (Renstra) 2019-2024 DP3AP2KB. Adapun hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan peran tersebut adalah meliputi faktor internal lembaga DP3AP2KB yaitu kondisi sumber daya manusia yang terbatas, anggaran yang masih terbatas sehingga sarana dan prasarana pendukung pun terbatas. Dan faktor eksternal yang berasal dari masyarakat berupa masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan dirinya ketika telah menjadi korban tindak kekerasan, dan masih banyak masyarakat yang kurang memahami adanya Undang-Undang yang memberikan perlindungan terhadap dirinya dari tindak kekerasan khususnya bagi perempuan maupun anak