KETERWAKILAN PEREMPUAN DI LEMBAGA LEGISLATIF DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Dimasa lalu, bahkan sampai saat ini telah terjadi kesalahan-kesalahan penentuan kebijaksanaan dan penerapan nilai-nilai budaya yang menyebabkan perempuan mengalami kesulitan untuk duduk di lembaga-lembaga pengambilan keputusan. Misalnya adanya anggapan dan perlakuan masyarakat bahwa betapa pintar dan tingginya pendidikan perempuan, tetap saja dari pandangan sosial perempuan tempatnya di dapur. Semua itu merupakan tantangan yang membutuhkan waktu agar harapan akan terwujudnya keterwakilan perempuandi lembaga legisltaif bisa berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Akan tetapi yang harus disadari bahwa quota 30% keterwakilan perempuan ini mendapat pro dan kontra di masyarakat. Ada yang setuju dan berpendapat bahwa adanya quota 30 % dalam Undang-Undang Pemilu adalah langkah awal yang baik bagi keterwakilan perempuan di Legislatif. Khususnya apabila dikaitkan dengan kendala-kendala struktural yang selama ini dihadapi dalam memperjuangkan keterwakilan perempuan. Namun tidak sedikit pula masyarakat yang kontra dan berpendapat bahwa quota 30% keterwakilan perempuan tersebut adalah sebuah pembatasan yang diskriminatif. Misalnya muncul banyak pertanyaan bahwa kenapa ada pembatasan quota 30%, bukan 50%?. Apakah setelah Pemilihan Umum tahun 2009, 2014 dan 2019 terjadi perubahan pada keterwakilan perempuan di Legislatif, serta banyak lagi pertanyaan yang kiranya perlu dilakukan pembahasan dan kajian-kajian yang lebih lanjut. Hasil Pemilihan Umum Legislatif tahun 2009 sebanyak 5 Orang, 2014 Sebanyak 8 orang, 2019 sebanyak 6 orang, telah menduduki sebagai anggota DPRD Kabupaten Tolitoli. Itu artinya bahwa Amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tidak terpenuhi di Kabupaten Tolitoli karena dari 30 orang anggota DPRD Kabupaten Tolitoli