Efek Efek Kausal Pada Aturan Permohonan Dispensasi Kawin

This paper contains legal issues arising from the promulgation of the Supreme Court Regulation Number 5 of the Year, which is a legal substance derived from Law Number 16 of 2019. The research method used in this paper is normative legal research which is carried out using secondary data. or library data. Das sollen, as an implication of the new regulation, creates a potential that makes applications for dispensation of marriage wide open. This is evidenced by the existence of a court decision, one of which is Decision Number: 13 / Pdt.P / 2020 / PA.Bgi., Which makes giving dispensation to marriage for those who are not yet old enough, on the basis of consideration of fulfilling administrative requirements, which are in accordance with the provisions of Article 7 paragraphs (1) and (2) of the Marriage Law jo. Article 6 (e) Government Regulation Number 9 of 1975. Therefore, it is very necessary to make new statutory provisions, which are limitative in nature, so that, it is hoped, can minimize deviant practices of the provisions regarding the marriage age limit for women and men who want to get married but not old enough.Tulisan ini berisi mengenai isu hukum yang timbul akibat diundang-undangkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun, yang merupakan substansi hukum turunan dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian hukum normatif yang dilaksanakan dengan menggunakan data sekunder atau data kepustakaan. Das sollen sebagai implikasi terhadap aturan baru tersebut justru menciptakan potensi yang membuat pengajuan dispensasi kawin menjadi terbuka lebar. Hal ini dibuktikan dengan adanya putusan pengadilan, salah satunya Putusan Nomor: 13/Pdt.P/2020/PA.Bgi., yang menjadikan memberikan dispensasi kawin bagi mereka yang belum cukup umur, dengan dasar pertimbangan terpenuhinya syarat administrative, yang sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 6 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.  Oleh sebab itu, menjadi sangat perlu untuk membuat ketentuan perundang-undangan baru, yang bersifat limitatif, sehingga, diharapkan, mampu meminimalisir praktek-praktek penyimpangan ketentuan batas usia kawin bagi wanita dan pria yang hendak menikah tetapi belum cukup umur