Pemakzulan Kepala Daerah Hasil Pemilihan Langsung Menurut Persfektif Hukum Positif Dan Siyasah Syar’iyyah

ABSTRAK Nurizatis Sania (2021): Pemakzulan Kepala Daerah Hasil Pemilihan Langsung Menurut Persfektif Hukum Positif Dan Siyasah Syar’iyyah Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya kasus kepala daerah yang di makzulkan yang dimana di era demokrasi sekarang ini banyak kepala daerah atau pejabat negara dimakzulkan dari jabatannya, dikarenakan kepala daerah tersebut terkena kasus korupsi, melanggar sumpah jabatan, melanggar larangan kepala daerah yang sebagaimana sudah diatur dalam undang-undang dan menyalahgunakan wewenag sebagai kepala daerah. Bupati sebagai salah seorang pejabat negara seharusnya mampu menjadi tauladan dalam menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan dalam setiap perilaku kehidupannya. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana dasar hukum dari pemakzulan kepala daerah hasil pemilihan langsung menurut perspektif hukum positif dan siyasah syar’iyyah dan Bagaimana mekanisme pemakzulan kepala daerah hasil pemilihan langsung menurut perspektif hukum positif dan siyasah syar’iyyah. Dalam pengumpulan data penulisan skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research) yang merupakan penelitian normative yang bersifat deskriptif serta menguraikan kajian bersifat konseptual, akademis dan universal. maka segala kegiatan penelitian ini dipusatkan pada objek kajian terhadap bagaimana dasar hukum dari pemakzulan kepala daerah hasil pemilihan langsung menurut perspektif hukum positif dan siyasah syar’iyyah, dan bagaimana mekanisme pemakzulan kepala daerah hasil pemilihan langsung menurut perspektif hukum positif dan siyasah syar’iyyah. Dari penelitian ini dapat di ketahui bahwa, pertama, dasar hukum pemakzulan menurut kepala daerah hukum positif yaitu UU No. 9 Tahun 2015 atas perubahan UU No. 23 Tahun 2014. Kedua, dasar hukum pemkzulan kepala daerah menurut Siyasah Syar’iyyah yaitu Surah An-Nisa ayat 9, Surah Al-Hujurat ayat 9 dan Hadits Riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ketiga, mekanisme pemakzulan kepala daerah menurut Hukum Positif diataur dalam Pasal 80 UU No. 9 Tahun 2015 atas perubahan UU No. 23 Tahun 2014. Keempat, mekanisme pemakzulan kepala daerah menurut Siyasah Syar’iyyah tidak mentaati peraturan yang dibuat, melanggar sumpah jabatan, melakukan perbuatan-perbuatan yang membawa kemudharatan bagi umat yang dipimpinnya. Kata kunci: Pemakzulan, Kepala Daerah, Hukum Positif, Siyasah Syar’iyya