Penerapan Kebijakan PSBB di Kota Pekanbaru dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Menurut Tinjau Fiqh Siyasah

ABSTRAK Muhammad Gunawan Ginting (2020): Penerapan Kebijakan PSBB di Kota Pekanbaru dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Menurut Tinjau Fiqh Siyasah Penelitian ini dilatarbelakangi wabah virus Covid-19 di Kota Pekanbaru. Terdeteksi 1 orang pasien positif diduga terenfeksi Covid-19. Kemudian jumlah masyarakat di kota Pekanbaru semakin meningkat, ditemukan masyarakat yang tidak mengikuti kebijakan PSBB. Sedangkan dalam Islam sudah ada ayat yang memberikan peringatan keras agar masyarakat keharusan menaati Ulil-Amr, masyarakat Muslim seharusnya memahami arti penting menjaga kesehatan dan menaati Ulil Amr, karena menurut Fiqh Siyasah kretria pokok bagi seorang Muslim ialah harus melindungi jiwa, agama, akal, keturunan dan harta, diwajibkan menjaga yang telah dikemukan oleh ulama’. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana persepsi Pemerintah dalam penerapan kebijakan PSBB di Kota Pekanbaru dalam penanganan Covid-19, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan kebijakan PSBB di kota Pekanbaru, dan bagaimana tinjauan Fiqh Siyasah terhadap penerapan PSBB di kota Pekanbaru dalam menangani pandemi Covid-19. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian lapangan yang bertitik tolak dari primer atau data yang diperoleh langsung dari wawancara yaitu kepada Wali Kota Pekanbaru, Dinas Kesehatan, Gugus Tugas. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data skunder yang dikemudian di analisis menggunakan deskriftif kualitatif. Sedangkan pengumpulan data yang digunakan adalah observasi partisipasi, wawancara, dokumentasi, dan pustaka. Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa pemerintah Pekanbaru sudah efektif tetapi masih ada masyarakat yang tidak mematuhi PSBB. Faktor yang mempengaruhi penerapan kebijakan PSBB adalah tidak ada kepatuhan masyarakat terhadap PSBB. Sedangkan menurut Fiqh Siyasah penanganan Covid-19 termasuk dalam Siyasah al-syar’iyyah. kemaslahatan masyarakat dan di tuntut menunjukkan keta’atan dan kedisplinan dalam menjalankan kebijakan dengan mengesampingkan primodialisme politik,dan lainnya. Kata kunci: Kebijakan, Covid-19, PSBB, Fiqh Siyasa