KEWENANGAN AJUDIKASI OLEH OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DALAM PROSES PENYELESAIAN SENGKETA PELAYANAN PUBLIK

Dalam Undang-Undang Ombudsman tidak ditemukan fungsi Ombudsman sebagai lembaga peradilan. Tetapi dalam Undang-Undang Pelayanan Publik pada Pasal 1 ayat (11) menerangkan bahwa ajudikasi adalah proses penyelesaian sengketa pelayanan publik antarpara pihak yang diputuskan oleh Ombudsman. Jenis Penelitian adalah penelitian normatif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan. Bahwa kewenangan ajudikasi Ombudsman hanya diatur di dalam Pasal 50 Undang-Undang Pelayanan Publik namun tidak terdapat pada Undang-Undang Ombudsman. Ketentuan Pasal 25 Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Mekanisme dan Tata Cara Ajudikasi Khusus, menunjukkan masih adanya kekosongan hukum.In the Ombudsman Act Ombudsman function not found as the judiciary. But in the Act public service in article 1 paragraph (11) explains that the dispute resolution process is ajudikasi the public service between the Parties decided by the Ombudsman. This type of research is types of normative. From the results of the research can be concluded. That authority ajudikasi the Ombudsman is only regulated in Article 50 of the Act the public service but there is no law on the Ombudsman. The provisions of article 25 of the regulation the Ombudsman of the Republic of Indonesia Number 31 year 2019 On mechanisms and procedures for Special Ajudikasi, indicating the existence of a legal vacuum