Praktek poligami pegawai negeri sipil ditinjau dari undang-undang perkawinan dan hukum islam (studi kasus KUA kec. Karangploso)

ABSTRAK:Poligami merupakan suatu bentuk perkawinan yang mempunyai akar sejarah panjang, poligami sudah ada dan bahkan dilakukan oleh orang jauh sebelum Islam datang, di Indonesia sendiri poligami tidak dilarang bagi seorang yang ingin melakukannya namun dalam prakteknya di bebankan beberapa syarat-syarat yang harus di penuhi syarat yang paling utama ialah dapat berperilaku adil terhadap semua istri dan anak-anaknya, di Indonesia sendiri praktek poligami tidak dilarang namun dalam prakteknya di bebani beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang yang ingin melakukan poligami seperti yang telah diatur dalam Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Begitu juga terhadap aturan bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan poligami syarat dan ketentuannya sudah tertera dalam PP No 10 Tahun 1983.Kata Kunci: Poligami Pegawai Negri Sipil. Undang-undang Perkawinan dan Hukum islamABSTRAK: Polygamy is a form of marriage that has long historical roots, polygamy already existed and even done by people long before Islam came, in Indonesia polygamy is not prohibited for anyone who wants to do it but in practice in the burden of several conditions that must be fulfilled the requirements the main thing is to be able to behave equally to all his wives and children, in Indonesia alone polygamy practice is not prohibited but in practice burdened with some conditions that must be fulfilled by someone who wants to do polygamy as regulated in marriage law No. 1 of 1974. So also against the rules for Civil Servants who will do polygamy terms and conditions already listed in Government Regulation No. 10 of 1983. Keywords: Polygamy of Civil Affairs Employee. Marriage Law and Islamic Law