Dampak kebijakan perda Sidoarjo nomor 3 tahun 2016 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima (studi pada perumahan Gading Fajar II kabupaten Sidoarjo)

ABSTRAKIlmiah Veronica, NPM 214.01.09.1.032, Program Studi Ilmu administrasi Negara Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Islam Malang, Dampak kebijakan Perda Sidoarjo nomor 3 tahun 2016 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima (Studi Pada Perumahan Gading Fajar II Kabupaten Sidoarjo), Dosen Pembimbing I: Prof. Dr. H. Bashori Muchsin, M.Si, Dosen Pembimbing II: Dr. Sunariyanto, S.Sos., MM. Perumahan Gading Fajar II yang terdapat pasar dekat wilayah Kota Sidoarjo sebagai pusat keramaian dan kegiatan ekonomi masyarakat dengan meningkatnya jumlah pedagang kaki lima atau biasa disingkat (PKL) yang banyak berjualan didalamnya. Keberadaan PKL ini menggeser fungsi jalan Perumahan Gading Fajar II sebagai ruag terbuka hijau yang tertib, bersih dan nyaman. Guna mengembalikan fungsi tersebut, maka pemerintah Kabupaten Sidoarjo berupaya mengeluarkan kebijakan Perda nomor 3 tahun 2016 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima yang sejalan dengan penataan ruang kota. Yang berpengaruh terhadap kondisi positif dan negatif dari pihak pedagang, pemerintah, dan masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimanakah proses pelaksanaan kebijakan penataan dan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Perumahan Gading Fajar yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui tim pelaksana, serta apa saja dampak dalam jangka pendek yang terjadi berupa dampak positif dan negatif terhadap 3 unit yang terkait yakni, kepada pedagang kaki lima, pemerintah, dan masyarakat lingungan sekitar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan tenik wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan analisis datanya menggunakan model fenomenologi Spardley melalui prosedur: 1)analisis domain 2) analisis Taksonomi 3) Analisis Kompenensial 4) analisis Tema. Hasil Penelitian menemukan bahwa 1) tim pelaksana melakukan proses pelaksanaan kebijakan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima bersifat win-win solution dengan merelokasi pedagang tanpa ada perubahan pengelolaan yang serius karena pengelolaan selama ini tetap berada dibawah pengelolaan Ketua Paguyuban PKL tanpa ada kerjasama, kurang memberikan sarana fisik yang baik bagi pedagang kaki lima salah satunya bangunan yang apik berupa pavingisasi lahan relokasi. sehingga, tidak memberikan kontribusi pada peningkatan pendapatan bagi pemerintah maupun masyarakat. 2) tidak adanya konsistensi penanganan atau pengurusan atas pelimpahan wewenang atas pelaksanaan kebijakan win-win solution. Sehingga, pasar di Gading Fajar belum bisa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan harapan yang menjadi pasar terpusat. Namun, hanya sekedar menjadi pasar relokasi sementara. Hal ini disebabkan karena kebijakan tersebut hanya berdampak dalam jangka pendek yakni berupa positif dan negatif bagi pedagang kaki lima, pemerintah dan masyarakat lingkungan sekitar.Kata kunci : Kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL, Dampak Relokasi Dalam Jangka Pende