Keabsahan perjanjjian kerjasama dalam pembuatan akta antara notaris dan bank menurut undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang undang-undang jabatan notaris

AbstrakNotaris sebagai pejabat publik yang berwenang untuk membuat akta otentik, mempunyai peran penting dalam kehidupan masyarakat, banyak sektor kehidupan transaksi bisnis dari masyarakat yang memerlukan peran serta dari Notaris, bahkan beberapa ketentuan yang mengharuskan dibuat dengan Akta Notaris yang artinya jika tidak dibuat dengan Akta Notaris maka transaksi atau kegiatan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum. Atas dasar pemahaman ini maka tujuan penelitian ini adalah (1) menentukan keabsahan perjanjian kerjasama antara bank dengan notaris yang dihubungkan dengan UUJN dan Kode Etik; dan (2) mengetahui pengaruh perjanjian kerjasama antara bank dengan Notaris terhadap kemandirian dan ketertidakpihakan Notaris dalam membuat Akta Otentik.Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Menurut Soejono Soekanto penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Jenis dan bahan hukum penelitian terdiri dari bahan hukumprimer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier yang dikumpulkan melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi (studi pustaka).Metode pengolahan dan analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan kesimpulan dedukatif.Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perjanjian kerjasama antara bank dan notaris tidak memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, karena substansi pelaksanaan perjanjian kerjasama antara bank dan notaris terdapat pelanggaran Undang-undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris yang mengakibatkan perjanjian ini batal demi hukum. Akibat hukum yang diterima oleh notaris yang tidak mandiri dan berpihak dalam hal ini yaitu melakukan perjanjian kerjasama dengan bank yaitu yang paling berat pemberhentian dengan tidak hormat dapat juga terkena sanksi administratif seperti yang tertulis dalam yaitu berupa : teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat sebagaimana ditegaskan UUJN Pasal 85 Pasal 12 huruf (c) dan (d). Oleh karena itu, perlu penegasan Undang-Undang terkait perjanjian kerjasama antara notaris dan bank ini, karena perjanjian antara notaris dan bank sangat menjatuhkan harkat dan martabat notaris sebagai jabatan yang independen.Perjanjian kerjasama antara bank dan notaris tidak memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengenai suatu sebab yang tidak terlarang, karena pelaksanaan perjanjian kerjasama antara bank dan notaris terdapat pelanggaran Undang-undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris yang mengakibatkan perjanjian ini batal demi hukum. Akibat hukum yang diterima oleh notaris yang tidak mandiri dan berpihak dalam hal ini yaitu melakukan perjanjian kerjasama dengan bank yaitu yang paling berat pemberhentian dengan tidak hormat ( Pasal 12 huruf (c) dan (d)) dapat juga terkena sanksi administratif seperti yang tertulis dalam Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN) Pasal 85 yaitu berupa : teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat.Kata Kunci :Notaris, Bank, Akta Otentik, Kode Etik, Yuridis Normatif