Implementasi kebijakan dalam pelayanan e-ktp (Studi kasus dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten trenggalek)

ABSTRAKMutu dari pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Trenggalek masih monopolistik sehingga mutunya rendah,sangat birokratis dan tidak mampu memberikan alternatif pelayanan kepada publik, sehingga masyarakat terpaksa berhubungan dan membutuhkan pelayanan birokrasi karena tidak melihat adanya alternatif lain. Akibatnya birokrasi dalam masyarakat kita mencerminkan sesuatu yang kita benci bahkan seringkali berusaha menghindari berurusan dengan birokrasi.Dari uraian yang telah dikemukakan bahwa, kinerja dari aparatur pemerintah yang kurang baik sehingga mengakibatkan pemberian pelayanan pembuatan e-KTP tidak memuaskan. Melihat dari banyaknya permasalahan yang muncul dalam pelayanan publik maka penilitian ini dapat ditarik beberapa rumusan masalah, di antaranya Bagaimana implementasi kebijakan pelayanan e-KTP di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Trenggalek dan Apa sajakah yang menjadi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan e-KTP di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Trenggalek.Penelitian ini bertujuan untukUntuk mengetahui implementasi pelayanan e-KTP di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Trenggalek dan untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan e-KTP di Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Trenggalek.Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi,wawancara, dan dokumentasi dengan subjek pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Trenggalek dan masyarakat Kabupaten Trenggalek yang sedang membuat e-KTP. Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa kualitas pelayanan e-KTP di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Trenggalek sudah cukup baik, dilihat dari fasilitas, sarana dan prasarana yang terus ditingkatkan demi kenyamanan dan kepuasan masyarakat. Pelayanan Publik yang dilakukan diDinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Trenggalek ini sudah melakukan pelayanan prima sesuai prinsip good governance. Karena fungsi pelayanan publik adalah memberikan pelayanan terbaik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat disemua sektor, maka dari itu pelayanan yang maksimal sangat penting. Pelayanan yang maksimal sangat menunjang dalam meningkatkan pelayanan masyarakat yang baik.Kata Kunci : Mutu, Pelayanan e-KTP , Good Governanc