Kewenangan uji materil jika terjasi pertentangan antara undang-undang terhadap tap MPR

ABSTRAKSIHukum merupakan ilmu yang sangat dinamis, hal ini dibuktikan dengan perkembangannya belakangan ini yang sangat pesat. dalam negara yang menghendaki sebagai negara hukum. tentu memerlukan peraturan perundang-undangan sebagai intrumen untuk mengatur perlindungan HAM, mengatur masyarakat, membatasi kekuasan, a tool of social enginering dan instrumen strategis untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Juga mengendaki adanya sebuah lembaga Peradilan yang merdeka untuk dapat mengawasi pelaksanaan dari pada peraturan perundang-undnagan tersebut. Perkembangan sosial masyarakat begitu cepat di era globalisasi yang mendorong pemerintah melalui lembaga legislatifnya untuk terus membuat peraturan perundang-undangan. DPR bersama Presiden sebagai pembuat UU, terus berupaya untuk mengatur sosial kemasyaraktan yang sedemikian mungkin agar dapat memberikan perlindungan dan kesejahteraan kepada masyarakat. UU No. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan membagi jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan. dengan adanya peraturan tersebut, diharapkan memudahkan para pembuat peraturan perundang-undangan dalam membuat peraturan sesuai kewenangannya, dan tidak saling bertentangan terhadap peraturan yang lebih tinggi tingkatannya. Permasalahan dalam skripsi ini adalah kewenangan dalam hal pengujian materiil pertentangan UU terhadap TAP MPR RI.Jenis penelitian yang diambil dalam penyusunan Skripsi ini adalah yuridis normatif (normatif legal research), yaitu penilitian dengan mengkaji peraturan perundang-undangan. Penelitian ini juga bersifat penafsiran doktrinal,penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang norma hukum dan peradilan Mahkamah Konstitusi serta memberikan informasi mengenai kewenangan hak uji materiil pertentangan UU terhadap TAP MPR RI sebagai perlindungan terhadap para pencari keadilan (justiabelen) atas hak konstitusionalnya. Dengan pengkajian ini, diharapkan bisa mengetahui, lembaga mana yang berwenang dalam mengadili sengketa pengujian undang-undang terhadap TAP MPR RI.Dari hasil pengkajian dan pembahasan bahwasanya peraturan perundang-undangan Indonesia belum memberikan kewenangan secara normatif berkaitan dengan pengujian UU terhadap TAP MPR RI, didalam UUD 1945, UU No. 24 Tahun 2003 sebagaiman di rubah oleh UU No. 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi dan UU No. 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan hanya memberikan kewenagan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji pertentangan UU terhadap UUD 1945Untuk mengkafer kekosongan hukum dalam melakukan pengujian (judicial review) undang-undang terhadap TAP MPR, seidealnya ada lembaga yang berwenang melakukan pengujian tersebut untuk memberikan keadilan dan kepastian bagi para pencari keadilan (justiabelen). Dan lembaga yang sepatutnya dapat melakukan pengujian secara materiil pertentangan antara undang-undang terhadap TAP MPR adalah Mahkamah Konstitusi RI