Mekanisme konsinyasi dalam pemberian ganti rugi terhadap pengadaan tanah untuk kepentingan umum

AbstrakTanah memiliki peran yang sangat penting artinya dalam kehidupan bangsa Indonesia ataupun dalam pelaksanaan pembangunan nasional yang diselenggarakan sebagai upaya berkelanjutan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.Dalam pengadaan tanah mengenal istilah konsinyasi, yaitu penitipan uang ganti rugi yang dititipkan ke Pengadilan Negeri setempat lantaran pemilik lahan tidak sepakat dengan jumlah ganti rugi yang ditawarkan panitia. Konsinyasi yang ada dalam Perpres Nomor 36 Tahun 2005, Perpres No. 65 Tahun 2006 maupun peraturan yang baru, yakni Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 berbeda dengan konsinyasi yang diatur dalam Pasal 1404-1412 KUH Perdata, di mana dalam KUH Perdata konsinyasi dapat dilakukan jika sebelumnya terdapat hubungan hukum antara para pihak. Sedangkan dalam peraturan-peraturan tersebut di atas justru sebaliknya, konsinyasi diterapkan disaat kesepakatan antara para pihak tidak tercapai, tidak ada hubungan hukum sama sekali diantara para pihak tersebut. Perbedaan dalam hal konsep penerapan konsinyasi inilah yang mengindikasikan bahwa Perpres ini tidak memihak kepada nasib masyarakat yang tanahnya harus diambil untuk pembangunan yang seringkali mengatasnamakan kepentingan umum.Kata Kunci : Pengadaan Tanah, Konsinyasi, Kepentingan umum