Perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana terkait dengan pelaksanaan diversi-keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia

ABSTRAKSIDi Indonesia kasus Anak pelaku tindak pidana diakui atau tidak akhir-akhir ini semakin meningkat dan mencemaskan, dan selain lebih banyak menempatkan anak sebagai korban dari kejahatan tindak pidana, ironisnya saat ini ada kecenderungan juga pelakunya dari waktu ke waktu bergeser ke anak usia dini. Oleh karena itu penulis mengangkat judul skripsi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Terkait Dengan Pelaksanaan Diversi-Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. Di penelitian ini penulis mengangkat permasalahan diantaranya bagaimana pelaksanaan Diversi dengan pendekatan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) diterapkan terhadap anak pelaku tindak pidana menurut PERMA RI Nomor 4 Tahun 2014. Kemudian, bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana pengulangan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji dan memahami pelaksanaan Diversi dengan pendekatan Keadilan Restoratif terhadap Anak pelaku tindak pidana berdsarkan Undang-Undang R.I. Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Penelitian ini meggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), dimana jenis penelitian yuridis normatif ini difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, dan melalui pendekatan perundang-undangan (statute approach) dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang bersangkut paut dengan permasalahan yang akan dibahas.Hasil penelitian dalam skripsi ini adalah pelaksanaan Diversi telah diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia yaitu dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan khususnya dalam PERMA R.I Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Menurut PERMA R.I Nomor 4 Tahun 2014 pelaksanaan diversi telah diatur pada Pasal 4 yang menjelaskan terkait persiapan Diversi. Kemudian pada Pasal 5 menjelaskan terkaita Tahap Musyawarah Diversi, dan sampai pada Pasal 6 menjelaskan terkait Kesepakatan Diversi. Selain itu, dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak (UU Nomor 11 Tahun 2012) ini masih terdapat kerancuan atau ketidaksamaan perlakuan dalam proses peradilan. Meskipun di dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak tidak dijelaskan secara jelas, dapat disimpulkan oleh penulis bahwa masih terdapat unsur diskriminasi. Sebab, didalam undang-undang sistem peradilan pidana anak hanya menjelaskan bahwa anak pelaku tindak pidana yang berhak mendapatkan perlindungan hukum atau dalam hal ini upaya diversi dengan pendekatan keadilan restoratif adalah hanya untuk anak yang diancam pidana penjara kurang dari 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Meskipun tidak dijelaskan secara jelas, dapat dilihat dalam pasal tersebut memiliki makna tersirat bahwa terjadi diskriminasi dan perbedaan perlakuan terhadap anak pelaku tindak pidana pengulangan.Kesimpulan dari penelitian skripsi ini adalah perlindungan hukum terhadap anak atau anak yang berkonflik dengan hukum, khususnya adalah anak pelaku tindak pidana pengulangan telah diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan untuk pelaksanaannya juga telah diatur dalam PERMA R.I Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Pada PERMA R.I Nomor 4 Tahun 2014 ini sebenarnya hanya mengatur terkait pelaksanaan diversi pada tahap pemriksaan di sidang pengadilan saja, sedangkan pelaksanaan diversi mulai dari tahap penyidikan samapai penuntutan tidak diatur dalam Perma ini. Selanjutnya, untuk tahapan pelaksanaan diversi terdapat tiga tahapan yaitu mulai dari tahap Persiapan Diversi yang diatur dalam Pasal 4, selanjutnya adalah tahap Musyawarah Diversi yang diatur dalam Pasal 5, dan terkahir adalah tahap Kesepakatan Diversi yang diatur dalam Pasal 6 sampai Pasal 8 PERMA R.I Nomor 4 Tahun 2014. Pada sistem peradilan pidana anak di indonesia, anak pelaku tindak pidana pengulangan masih tetap memperoleh perlindungan hukum demi kepentingan terbaik bagi anak sebagai penerus bangsa. Secara umum, anak pelaku tindak pidana pengulangan juga berhak mendapatkan perlindungan hukum yang sama dengan anak pelaku tindak pidana yang bukan pengulangan. Akan tetapi, dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak ini masih terdapat kerancuan atau ketidaksamaan perlakuan dalam proses peradilan