Penanggulangan tindak pidana pungutan liar di lembaga pemasyarakatan Klas 1 Malang

ABSTRAK Meskipun negara sudah mengeluarkan banyak norma yuridis, tetapi tidak otomatis setiap warga masyarakat mematuhinya. Ada saja anggota masyarakat yang memilih bersikap atau menunjukkan perbuatan yang berlawanan dengan norma yuridis. Setelah mengeluarkan 13 paket stimulus ekonomi, kini pemerintah mulai bergerak melakukan reformasi di bidang hukum Pemerintah mengeluarkan Perpres No 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli). Juga ditindaklanjuti oleh Surat Edaran MenPAN RB No 5 Tahun 2016 tentang Pemberantasan Praktik Pungli dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Instansi Pemerintah. Apa yang dilakukan oleh pemerintah itu sebenarnya merupakan tuntutan supaya setiap elemen atau aparat penegak hukum secepatnya melakukan langkah cepat dalam melakukan pemberantasan terhadap siapa saja yang melakukan pungutan liar.Penelitian ini jenisnya yuridis sosiologis yaitu pendekatan penelitian yang mengkaji persepsi, budaya dan kultur dimasyarakat serta studi kasus. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Teknik analisisnya menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:Di sejumlah Lembaga Pemasyarakatan memang ditemukan praktik pungutan liar (pungli), akan tetapi sepanjang penelitian yang peneliti lakukan di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Malang tidak ditemukan adanya praktik pungli. Hal ini juga diakui oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas I Malang, bahwa belum ditemukan adanya pegawai atau aparat yang melakukan pungli. Hal ini bukan berarti tidak pernah ada pungli. Upaya yang dilakukan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Klas I Malang dalam mencegah terjadinya pungli sudah dilakukan. Beberapa upaya yang dilakukannya adalah mengenalkan atau melakukan pembelajaran kepada seluruh aparat mengenai akar penyebab terjadinya pungli. melakukan sosialisasi kepada aparat bahwa ancaman hukuman terhadap pungli itu sangat berat, disamping menggandeng kerjasama dengan pihak lain, dan membuka kotak pengaduan supaya publik atau masyarakat dapat memberikan informasi tentang penyimpangan yang barangkali dilakukan oleh oknum pegawai. Di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Malang dapat ditemukan sejumlah kondisi atau keadaan yang memungkinkan kesulitan mencegah terjadinya pungli, diantaranya sikap diamnya sebagian petugas atau aparat yang membiarkan temannya melakukan pungli, sehingga pungli tidak sampai terbongkar, sikap masyarakat atau pengunjung sendiri yang tidak mau melaporkan atau mengadukan pungli yang dilakukan oknum petugas, dan lain sebagainya. Beberapa hambatan demikian sebenarnya bukan hanya terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Malang, tetapi juga menjadi kondisi secara umum yang terjadi atau dialami oleh Lembaga Pemasyarakatan.