Peranan Tentara Nasional Indonesia dalam menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan undang-undang nomor 34 tahun 2004

ABSTRAK Dalam pasal 1 UU No. 34 Tahun 2004, Negara adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pertahanan negara adalah segala usaha untuk menegakkan kedaulatan Negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan melindungi keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara disusun dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan. Kedaulatan adalah suatu hak eksklusif untuk menguasai suatu wilayah pemerintahan, masyarakat, atau atas diri sendiri terdapat penganut dalam dua teori, yaitu berdasarkan pemberian dari Tuhan atau masyarakat. Dalam hukum konstitusi dan internasional, konsep kedaulatan terkait dengan suatu pemerintahan yang memiliki kendali penuh urusan dalam negerinya sendiri dalam suatu wilayah atau batas teritorial atau geografisnya, dan dalam konteks tertentu terkait dengan berbagai organisasi atau lembaga yang memiliki yurisdiksi hukum sendiri.Tentara adalah warga negara yang dipersiapkan dan dipersenjatai untuk tugas-tugas pertahanan negara guna menghadapi ancaman militer maupun ancaman bersenjata. Tentara Nasional Indonesia (TNI) lahir dalam kancah perjuangan bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaan dari ancaman Belanda yang berambisi untuk menjajah Indonesia kembali melalui kekerasan senjata.Permasalahan yang akan dikemukakan dalam skripsi ini, yaitu: Apa peranan TNI dalam menjaga kedaulatan NKRI berdasarkan UU Nomor 34 Tahun 2004, Bagaimana kebijakan TNI dalam menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bagaimana hubungan tugas TNI dan POLRI dalam sistem pertahanan dan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penulis menggunakan jenis penelitian hukum kualitatif, yaitu mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan peranan Tentara Nasional Indonesia dalam menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan adalah Dalam Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 34 Tahun 2004 tugas pokok TNI melakukan: Operasi militer untuk perang, Operasi militer selain perang. Tentara Nasional Indonesia sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia, bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, dan melindungi keselamatan bangsa, menjalankan OMP dan OMSP, serta ikut secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional.Pelaksanaan tugas pokok TNI didasarkan atas kebijakan dan keputusan politik negara. OMP dilakukan untuk menghadapi ancaman militer dari luar, sedangkan OMSP ditujukan untuk menghadapi ancaman militer bukan agresi yang muncul dari dalam negeri serta operasi perbantuan dan kemanusiaan. Ancaman militer yang bentuknya bukan agresi militer yang dimaksud dapat berupa pelanggaran wilayah yang dilakukan oleh negara lain, pemberontakan bersenjata, gerakan separatis bersenjata, sabotase, spionase, aksi teror bersenjata yang dilakukan oleh teroris internasional atau bekerja sama dengan teroris dalam negeri, ancaman keamanan di laut atau udara yurisdiksi nasional, dan konflik komunal. Dalam ketetapan MPR Nomor VII/IV MPR/2000 berisi tentang peran Tentara Nasional Indonesia dan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 2 Ayat (2) ketetapan itu menyatakan bahwa TNI sebagai alat pertahanan negara, bertugas pokok menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Sedangkan pada Pasal 6 Ayat (2) menyatakan bahwa Polri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.Kata Kunci: Peranan TNI, Kedaulatan Negara, Kebijakan TNI