Jaminan HAM dan perlindungan hukum bagi tenaga kerja wanita terhadap tindak pidana human trafficking

ABSTRAKSIDiera global ini banyak pengangguran yang terjadi di masyarakat dan mereka pun mencari lapangan pekerjaan. kondisi ini membuat terjadinya mobilisasi tenaga kerja antar daerah, terlebih-lebih antar negara. Dalam mencari pekerjaan bukan hanya laki-laki saja. Tetapi wanita ikut serta mencari pekerjaan ingin berdikari dan membantu perekonomian keluarga. Banyak dari para wanita menjadi buruh sebuah perusahaan dan menjadi tenaga kerja wanita (TKW) keluar negeri. Namun semua itu harus mengikuti prosedur dan peraturan perundang-undangan yang ada. Tidak hanya itu saja, melainkan juga harus memperhatikan hak para tenaga kerja khusunya wanita dan hak asasi manusianya pula. Berangkat dari latar blakang tersebut maka rumusan masalahnya yaitu: (1). Bagaimana Jaminan Ham Dan Perlindungan Hukum Terhadap TKW Korban Trafficking ? (2) Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap TKW Korban Trafficking Dalam Perspektif Hak Asasi manusia ?Metode penelitian yang dilakukan atau dipakai adalah penelitian hukum yuridis normatif, artinya dalam melakukan pembahasan terhadap permasalahan yang ada, peneliti akan melihat pada ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Wanita Terhadap Tindak Pidana Human Trafficking. Penelitian yuridis normatif menggunakan bahan pustaka berupa buku, karya ilmiha para sarjana, kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan seterusnya yang menjadi data dasar dalam penelitian.Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan maka peneliti berkesimpulan Perlindungan Hukum terhadap TKW korban Human Trafficking butuh tindakan dan respon yang cepat dari pihak yang berwenang mengingat TKW adalah aset bagi negara dan pahlawan devisa apabila bekerja diluar negeri. Bagi pelaku tindak pidana human trafficking secepatnya mempertangung jawabkan kejahatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan KUHP. Tidak lupa juga aturan lain yang mengatur dalam undang-undang nomor 39 tahun 1999, Universal Declaration of Human Rights dan deklarasi PBB tentang HAM 1948. Peran aktif sangat dibutuhkan dari pemerintah, aparat yang berwenang, dan dari para TKW sendiri jika ada kejahatan segera melapor