Implementasi manajemen pengawasan dewan perwakilan daerah (DPRD) terhadap pelaksanaan perda di kabupaten Rembang

ABSTRAKImplememtas manajemen pengawasam yang dilakukan DPRD Kabupaten Rembang terhadap pelaksanaan Perda dilakukan dengan berbagai cara yang disesuaikan atau diadaptasikan dengan obyek yang dibahas di dalam Perda. Implementasi Perda tersebut membutuhkan tatakelola pengawasan tersendiri, karena dari pengawasan ini diharapkan dapat mengamankan, dan menjadikan kondisi perjalanan pembangunan menjadi lebih baik. Selain itu, dengan pengawasan yang dilakukan oleh pihak yang berkompeten seprti DPRD diharapkan terwujudnya pemerintahan yang baik. Mekanisme yang digunakan oleh DPRD dalam melakukan pengawasan, yang disesuaikan dengan jenis Perda yang diterapkannya.Dalam mengimplementasikan manajemen pengawasan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menemukan sejumlah hambatan. Adapun sejumlah hambatan implementasi manjemen pengawasan sebagai berikut: 1) Sikap masyarakat yang tidak peduli dengan pelaksanaan Perda, 2) Masyarakat menilai, bahwa Perda hanya menjadi alat memapankan pemerintah atau segelintir orang, yang diterapkan dengan cara merugikan kepentingan masyarakat secara makro, 3) Tarap pendidikan masyarakat yang belum maju, sehingga tidak menempatkan Perda sebagai produk negara (pemerintah) yang pelru dikritisi, 4) Belum adanya sistem akuntansi pemerintahan daerah yang baik yang dapatmendukung pelaksanaan pencatatan dan pelaporan secara handal, 6) Sangat terbatasnya jumlah personil pemerintah daerah yang berlatar belakang pendidikan yang sesuai dengan program pembangunan yang digariskan dalam Perda, sehingga mereka tidak begitu peduli dengan permasalahan ini, 6). Belum adanya standar akuntansi keuangan atau administrasi yang transparan di sektor publik yang baku.Ada sejumlah upaya yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap implementasi manajemen pengawasan terhadap pelaksanaan Perda di Kabupaten Rembang. Upaya-upaya ini memberikan penegasan tentang arti pentingnya pengawasan yang dilakukan oleh DPR terhadap kebijakan atau langkah yang dilakukan oleh eksekutif. Upaya demikian akan terus teruji seiring dengan perkembangan pembangunan yang terjadi di Kabupaten Rembang. Kata kunci: manajemen, pengawasan, masyaraka