EKSISTENSI PERATURAN DESA DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN FIQH SIYASAH (Studi di Desa Kartajaya kecamatan Negarabatin Kabupaten Way Kanan)

ABSTRAK Pencabutan dan/atau penggantian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, ternyata menimbulkan suatu permasalahan hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dimana pasal yang mengakomodir Peraturan Desa sebagai salah satu jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan, dalam perkembangannya telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Padahal penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa dalam banyak hal harus diimplementasikan dengan Peraturan Desa untuk memberikan pengaturan penyelenggaraan urusan pemerintahan Desa. Tidak terkecuali dengan Desa Kartajaya Kecamatan Negara Batin Kabupaten Way Kanan, dalam hal pengelolaan keuangan desa yang digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pemberdayaan masyarakat desa harus dituangkan dalam Peraturan Desa Tentang APB Desa. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu, bagaimana eksistensi Peraturan Desa di Desa Kartajaya Kecamatan Negarabatin Kabupaten Way Kanan menurut hukum positif dan bagaimana eksistensi Peraturan Desa di Desa Kartajaya Kecamatan Negarabatin Kabupaten Way Kanan menurut fiqih siyasah. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field Research), dan sifat penelitian ini yaitu deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah jenis data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data meliputi, wawancara, dokumentasi, dan observasi. Teknik pengelolaan data yaitu, editing, coding dan sistematika data, kemudian data dianalisis dengan analisis kualitatif dengan pendekatan berfikir secara dedukatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik sebuah kesimpulan, pertama, eksistensi Peraturan Desa di Desa Kartajaya Kecamatan Negarabatin dalam perspektif hukum positif dikatakan sudah sesuai, di mana Desa Kartajaya Kecamatan Negarabatin dalam menjalankan urusan pemerintahannya sudah menurut hukum positif, seperti Peraturan Desa Kartajaya Nomor 6 tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2019 dan Peraturan Desa Kartajaya Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Kedua, Eksistensi Peraturan Desa di Desa Kartajaya Kecamatan Negarabatin dalam perspektif fiqh siyasah dikatakan sudah sesuai hal ini dapat dilihat dari kajian siyasah dusturiyah yang menjelaskan bahwa peraturan perundang-undangan diperlukan untuk mengatur hubungan penguasa dengan rakyatnya serta hubungan sesama rakyat satu sama lain yang tujuannya untuk merealisasikan kemaslahatan manusi