PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN PARTAI OPOSISI DALAM POLITIK DI INDONESIA PASCA PEMILU 2019

ABSTRAK Islam mengajarkan umatnya untuk saling menasehati dan melakukan kontrol atas kekuasaan agar kebaikan selalu terpelihara dalam kehidupan masyarakat, sebagaimana dalam firman Allah yang menjelaskan bahwa hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Hal ini mengisyaratkan bahwa oposisi bukanlah sesuatu hal yang tabu dalam Islam.Negara demokrasi yang sehat sangat diperlukan check and balance sebagai kekuatan pemantau dan pengimbang, dan partai oposisi adalah sarana untuk menjalankan check and balance secara formal di parlemen. Hal tersebut yang melatarbelakangi adanya penelitian ini, adapun rumusan masalah yang diangkatdalam karya tulis ilmiah ini adalah: Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap peran oposisi dalam sistem politik di Indonesia pasca pemilu 2019?. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap peran oposisi dalam sistem politik di Indonesiapasca pemilu 2019. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kepustakaan (library research) dengan menggunakan sifat penelitian deskriptif analisis, dan menggunakan sumber data sekunder. Berdasarkanhasil penelitian, dapat dikemukakan bahwa Oposisi memiliki peran check and balance yang diletakan dalam kerangka konstitusi, format oposisi dilakukan oleh Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Amanat Nasional yang menginginkan perubahan dengan cara mengkritisi kebijakan pemerintah. Dalam perjalanannya sebagai partai oposisi, PKS Dan PANmenjalankan perannya dengan cara melakukan kritik dan kontrol politik terhadap berbagai kebijakan yang dianggap bertentangan dengan visi politik atau ideologi dari partai PKS dan PAN, seperti kritik terhadap kenaikan BPJS, kritik terhadap pengangkatan 12 menteri, kritik defisit anggaran, dan kritik mengenai dewan pengawas KPK. Peran oposisidalam konteks Indonesia pasca pemilu 2019 dalam hal ini yang dilakukan oleh Partai Amanat Nasional dan Partai Keadilan Sejahtera dilakukan dalam rangka untuk menegakkan prinsip amar ma'ruf nahi munkar. Hal tersebut sesuai dengan prinsip dalam Islam yang mengajarkan umatnya untuk selalu saling menasehati dan melakukan kontrol atas kekuasaan agar kebaikan selalu terpelihara dalam kehidupan masyarakat. Tindakan oposisi (check and balance) yang dilakukan oleh PAN dan PKS terhadap pemerintah di Indonesia dibolehkan selama tidak melanggar undang-undang yang berlaku atau dengan kata lain harus konstitusional. Dalam pandangan hukum Islam peran yang dilakukan oleh partai oposisi pasca pemilu 2019 dalam hal ini Partai Amanat Nasional dan Partai Keadilan Sejahtera telah sesuai dengan ajaran Islam, keduanya melakukan tindakan oposisi berdasarkan prinsip Islam yaitu menegakkan amar ma‟ruf nahi munkar, terlebih Islam selalu mengajarkan umatnya untuk saling menasihati dan melakukan kontrol atas kekuasaan agar kebaikan selalu terpelihara dalam kehidupan masyarakat. Hukum Islam juga memandang bahwa kepala negara harus dibatasi