PERSEPSI HAKIM TERHADAP PENGATURAN DISPENSASI PERKAWINAN PASCA PUTUSAN MK ( STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN )

Renanta Shaffa Daniswara, Ratih Dheviana Puru, S.H., LL.M., Fitri Hidayat, S.H., M.H. Fakultas Hukum, Universitas Brawijayaawa.shaffa@gmail.comABSTRAKPada jurnal ini mengangkat mengenai persepsi Hakim di Pengadilan Agama KotaMadiun terhadap Pengaturan Dispensasi Perkawinan Pasca Putusan MK. Pilihan tema tersebut dilatarbelakangi karena terdapat perubahan pada Pasal 7 Ayat 1 Undang – UndangPerkawinan No. 01 Tahun 1974 diubah dengan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019,dimana batas usia yang awalnya untuk perempuan diperbolehkan menikah umur 16 (enambelas) tahun untuk perempuan, 19 (sembilan belas) tahun usia pada pihak laki – laki dinaikkanmenjadi 19 (sembilan belas) tahun baik perempuan maupun laki-laki. Selain itu juga harusterdapat bukti - bukti pendukung yang cukup sesuai dengan Pasal 7 Ayat (1) dan (2) Undang –Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap perubahan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan. Sehingga terdapat perubahan pengaturan dalam dispensasi perkawinanpada Pasal 7 Ayat (2) dan (3) Undang – Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atasUndang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Selain itu persepsi Hakim sangatpenting dalam perubahan pengaturan Dispensasi Perkawinan, terutama dalam menolakataupun mengabulkan suatu permohonan Dispensasi Perkawinan. Untuk menjawabpermasalahan tersebut penelitiаn hukum empiris dengаn mengunаkаn metode pendekаtаnyuridis sosiologis. Menggunakan Jenis dan Sumber Data primer dan sekunder, serta hasil dariwawancara dengan Hakim yang diаnаlisis dengаn menggunаkаn studi kepustakaan dan studidokumentasi. Selаin itu jugа menggunаkаn teknik analisis deskriptif, yaitu dengan caramemaparkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap objek penelitian dengan menggunakanmetode pendekatan kualitatif.Kata Kunci: Batas Usia Perkawinan, Dispensasi Perkawinan, Perkawinan di bawahumur, Persepsi Hakim.ABSTRACT This research topic departs from the amendment of Article 7 Paragraph 1 of Lawconcerning Marriage Number 01 of 1974 to Law Number 16 of 2019. This new amendmentallows both women and men to get married at least 19 years of age, from the minimum ageof 16 for women in the regulation before amendment. Sufficient requirements should also beadjusted to what is required by Article 7 Paragraph (1) and (2) of Law Number 16 of 2019after the amendment. Judge’s perspective is also important in terms of this marriageexemption especially when the judge needs to accept or deny the proposal for thisexemption. This research employed socio-juridical method, and the research data involvedprimary and secondary materials obtained from interviews with the judge. Data analysis wasbased on library research and documentation. Descriptive analysis was also employed toelaborate the research results by means of qualitative approach.Keywords: age limit of marriage, marriage exemption, under age marriage, judge’sperceptio