Penerapan Prinsip Satu Kesatuan Fungsi Penyelenggara Pemilu Dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum 2019 Di Sumatera Barat

Penelitian ini berangkat dari kecenderungan KPU Daerah menyepakati permohonan Pemohon di saat mediasi dan kecenderungan Bawaslu Daerah mengabulkan permohonan Pemohon di saat adjudikasi penyelesaian sengketa proses pemilu di Sumatera Barat. Dalam standar internasional untuk pemilihan umum, panduan umum yang harus ditaati kode etiknya oleh administrator pemilu adalah penyelenggara pemilu harus membuktikan rasa hormatnya kepada hukum, non partisan dan netral, terbuka, harus akurat, profesional dan kompeten serta melayani para pemilih. Menggunakan pendekatan studi kasus-sosio legal, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan dan menganalisis permasalahan di atas dengan melakukan studi dokumentasi dan wawancara yang mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh hirarki kelembagaan telah mendorong KPU bersikap inkonsisten dalam membuat dan mempertahankan keputusannya. Demikian halnya dengan Bawaslu, pengaruh hirarki kelembagaan berimbas kepada ketidakmandirian lembaga dalam pengambilan keputusan. Ditambah dengan peran ganda Bawaslu selaku pengawas dan quasi peradilan menjadikannya tidak lagi menerapkan satu kesatuan fungsi penyelenggara pemilu. Ketidakmandirian ini sulit diperbaiki apabila faktor politik tetap dominan dalam penentuan peraturan perundang-undangan penyelenggaraan pemilu. Maka perlu perbaikan regulasi terutama kemandirian kedudukan kedua lembaga. Kemudian juga perlu diatur tentang sejauh mana hasil konsultasi boleh mempengaruhi sikap lembaga dalam menyelesaikan sebuah sengketa. Demi independensi, Bawaslu harus ditegaskan fungsinya sebagai pengawas pemilu atau sebagai quasi peradilan saja. Mekanisme mediasi sebaiknya hanya diperuntukkan terhadap sengketa antar peserta pemilu. Serta keadilan pemilu mesti diwujudkan tanpa mengabaikan asas-asas peradilan sebagaimana mestinya