PELAKSANAAN PERIZINAN USAHA PETERNAKAN AYAM PETELUR PADA WILAYAH PEMUKIMAN PENDUDUK DI KECAMATAN MUNGKA KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

ABSTRAK Skripsi ini berjudul Pelaksanaan Perizinan Usaha Peternakan Ayam Petelur Pada Wilayah Pemukiman PendudukDi Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota. Latar belakang dari skripsi ini adalah bagaimanakah Pelaksanaan Perizinan Peternakan Ayam Petelur pada wilayah yang bersinggungan dengan tempat-tempat pemukiman penduduk dan tempat umum lainnya di Kecamatan Mungka. Ketentuan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Pedoman Budidaya Ayam Pedaging dan Budidaya Ayam Petelur yang Baik telah mengatur bagaimana pendirian peternakan ayam petelur yang sehat dan aman salah satunya jarak peternakan ayam dan bangunan non peternakan yang minimal 25 meter dan dibatasi tembok 2 meter yang hanya memiliki satu jalur masuk. Di Kecamatan Mungka yang memang banyak lokasi peternakan ayam petelur pada kenyataannya banyak ditemukan kawasan peternakan yang berdekatan dengan rumah-rumah dan area umum. Bagaimanakah pelaksanaan Peternakan Ayam Petelur pada Pemukiman Penduduk Di Kecamatan Mungka dan Apa saja kendala dalam Perizinan Peternakan Ayam Petelur Di Kecamatan Mungka. Penelitian untuk tugas akhir ini menggunakan metode yuridis empiris, serta menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan fakta, Data yang digunakan terdiri atas data primer yaitu data yang didapatkan dari lapangan dan data sekunder dengan melakukan penelitian kepustakaan. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik studi dokumen dan teknik wawancara. Hasil dari penelitian ini adalah 1) Pelaksanaan Perizinan Usaha Peternakan Ayam Petelur di wilayah pemukiman di Kecamatan Mungka yang merupakan kewenangan dari Bupati Lima Puluh Kota yang dilimpahkan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lima Puluh Kota. Kegiatan Peternakan Ayam Petelur di Kecamatan Mungka lebih banyak dilakukan dengan perizinan yang diurus belakangan sehingga sering ditemukan peternakan yang tidak sesuai pedoman Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31 tahun 2014 tentang Pedoman Budidaya Ayam Pedaging dan Petelur yang Baik. Tetapi masyarakat tidak mengalamin kerugian dan terkena dampat yang signifikan oleh kegiatan peternakan ayam petelur pada wilayah pemukiman penduduk. 2) Kendala-kendala dalam Perizinan Peternakan Ayam Petelur di Kecamatan Mungka dilihat dari penerapan metode pengurusan secara OSS yang belum terlaksana dengan efektif karena masyarakat yang kurang memahami kerumitannya, selain itu permasalahan sistem juga terjadi. Tentunya perlu dilakukan pengembangan dan maintenance secara berkala untuk peningkatan sistem. Perizinan Peternakan Ayam Petelur merupakan hal yang tidak terlalu dipahami oleh masyarakat yang membuat masyarakat sering menghiraukan perizinan dalam beternak. Perlu adanya penyuluhan dan sosialisasi baik secara langsung atau tidak langsung dalam hal perizinan peternakan ayam petelur terkhusus di Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota