PELAKSANAAN REHABILITASI SOSIAL SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN OLEH LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT WOMAN CRISIS CENTER (NURANI PEREMPUAN) PADA TINGKAT PENYIDIKAN

ABSTRAK Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan makhluk sosial mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta mendapatkan perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara sejak dalam kandungan. Anak wajib dilindungi dari segala bentuk kejahatan yang sering terjadi di masyarakat karena anak adalah generasi penerus bangsa dan negara.Anak merupakan korban yang rentan mengalami tindak pidana perkosaan. Pemerintah melindungi anak dengan mengeluarkan payung hukum yaitu UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No 23 Tahun 2002 sebagaimana terakhir diubah dengan UU No 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Bentuk perlindungan yang diberikan salah satunya adalah rehabilitasi sosial terdapat pada Pasal 69A huruf (b). Akan tetapi anak korban perkosaan seringkali tidak mendapatkan haknya sebagaimana mestinya. Dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian mengenai Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Perkosaan Pada Tingkat Penyidikan Oleh Woman Crisis Center. Rumusan masalah dalam penelitian adalah 1) Bagaimana pelaksanaan hak rehabilitasi sosial sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana perkosaan oleh Woman Crisis Center (Nurani Perempuan), 2) Apa kendala yang dihadapi dalam pemenuhan hak rehabilitasi sosial 3) Bagaimana upaya mengatasi kendala yang dihadapi dalam pemenuhan hak rehabilitasi sosial tersebut.Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis dengan metode pengumpulan data melalui studi dokumen dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Woman Crisis Center (Nurani Perempuan) dalam membela hak-hak perempuan terutama anak korban tindak pidana perkosaan adalah dengan melakukan program kegiatan yaitu kegiatan pencegahan, kegiatan penanganan, dan advokasi atau mendorong lahirnya kebijakan. Salah satunya yaitu pemberian rehabilitasi sosial terhadap korban. Selama proses rehabilitasi sosial , proses rehabilitasi tidak selalu mengikuti alur, hal tersebut tergantung pada kondisi korban. Dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial ada beberapa kendala yang dihadapi seperti kurangnya tenaga ahli, belum adanya anggaran dana dari pemerintah, serta keluarga korban yang tidak mendukung diberikan perlindungan terhadap korban. Upaya dalam menanggulangi kendala dengan mengupayakan penambahan tenaga ahli, untuk mengatasi kekurangan anggaran, nurani perempuan meminta bantuan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) Kota Padang agar mensupport kebutuhan korban. Penulis menyarankan agar Nurani Perempuan lebih banyak melakukan kerjasama dengan berbagai instansi di Sumatera Barat, dan kerjasama dengan berbagai pihak meningkat. Kata Kunci : Rehabilitasi Sosial, Perlindungan Hukum, Anak Korban Perkosaa