Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga yang memiliki kewenangan berdasarkan Undang Undang untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntuntan tindak pidana korupsi. Dalam perkembangannya, terdapat perluasan kewenangan KPK yang tidak hanya terbatas pada tindak pidana korupsi semata namun memasuki ranah tindak pidana pencucian uang. Penelitian ini hanya akan membatasi mengenai perubahan dalam hukum acara pidana khususnya pada tindakan penyitaan yang dilakukan oleh KPK. Proses pembuktian dalam kasus-kasus tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal berupa korupsi banyak menimbulkan polemik khususnya mengenai penyitaan yang dilakukan oleh KPK. Yang menimbulkan permasalahan adalah mengenai keabsahan kewenangan KPK untuk m...
Peranan hukum sangat penting maka secara tegas disebutkan bahwa Negara Indonesia adalah Negara yang ...
Penyidikan merupakan salah satu tahap dalam proses penengakkan hukum pidana dan merupakan tahap awal...
Mochamad Rifki Hidayat, Dr. Ismail Novianto, S.H. M.H., Eny Harjati, S.H. M.Hum. Fakultas Hukum Univ...
Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga yang memiliki kewenangan berdasarkan Undang Undang un...
Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga yang memiliki kewenangan berdasarkan Undang Undang un...
Penulis membahas tentang pertanggungjawaban pidana penyidik KPK yang melakukan pelanggaran dalam pen...
Dalam proses pelaksanaan penyitaan yang dilakukan oleh KPK, pelaksanaan tersebut juga pernah ditola...
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dibentuk dengan harapan untuk dapat meningkatkan penegakan hu...
Menurut KUHAP dan Undang-Undang Polri, Polri adalah lembaga penyidik untuk semua jenis tindak pidana...
Negara Indonesia merupakan sebuah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Ne...
Korupsi merupakan prilaku pejabat publik, politikus atau pegawai negeri yang secara tidak wajar atau...
Tindak pidana korupsi dalam perkembangannya saat ini dilakukan bersamaan dengan upaya menyembunyikan...
Berdirinya KPK berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pi...
AbstrakPemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TPK) tidak hanya untuk menjatuhkan pidana terhadap pelak...
Peranan hukum sangat penting maka secara tegas disebutkan bahwa Negara Indonesia adalah Negara yang ...
Peranan hukum sangat penting maka secara tegas disebutkan bahwa Negara Indonesia adalah Negara yang ...
Penyidikan merupakan salah satu tahap dalam proses penengakkan hukum pidana dan merupakan tahap awal...
Mochamad Rifki Hidayat, Dr. Ismail Novianto, S.H. M.H., Eny Harjati, S.H. M.Hum. Fakultas Hukum Univ...
Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga yang memiliki kewenangan berdasarkan Undang Undang un...
Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga yang memiliki kewenangan berdasarkan Undang Undang un...
Penulis membahas tentang pertanggungjawaban pidana penyidik KPK yang melakukan pelanggaran dalam pen...
Dalam proses pelaksanaan penyitaan yang dilakukan oleh KPK, pelaksanaan tersebut juga pernah ditola...
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dibentuk dengan harapan untuk dapat meningkatkan penegakan hu...
Menurut KUHAP dan Undang-Undang Polri, Polri adalah lembaga penyidik untuk semua jenis tindak pidana...
Negara Indonesia merupakan sebuah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Ne...
Korupsi merupakan prilaku pejabat publik, politikus atau pegawai negeri yang secara tidak wajar atau...
Tindak pidana korupsi dalam perkembangannya saat ini dilakukan bersamaan dengan upaya menyembunyikan...
Berdirinya KPK berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pi...
AbstrakPemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TPK) tidak hanya untuk menjatuhkan pidana terhadap pelak...
Peranan hukum sangat penting maka secara tegas disebutkan bahwa Negara Indonesia adalah Negara yang ...
Peranan hukum sangat penting maka secara tegas disebutkan bahwa Negara Indonesia adalah Negara yang ...
Penyidikan merupakan salah satu tahap dalam proses penengakkan hukum pidana dan merupakan tahap awal...
Mochamad Rifki Hidayat, Dr. Ismail Novianto, S.H. M.H., Eny Harjati, S.H. M.Hum. Fakultas Hukum Univ...