Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis peran Putusan Mahkamah Konstitusi untuk menentukan lima kebijakan pokok dalam negara kesejahteraan di Indonesia berdasarkan putusannya. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian mengungkapkan terdapat peran Mahkamah Konstitusi ketika memutus perkara uji konstitusional lima Undang-Undang terkait lima kebijakan pokok dalam negara kesejahteraan; yaitu: perkara uji konstitusional Undang-Undang: (i) Ketenagakerjaan, (ii) Sistem Pendidikan Nasional, (iii) Kesehatan, (iv) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan (v) Perumahan dan Kawasan Permukiman
Di dalam sistem norma hukum di Negara Republik Indonesia, Pancasila merupakan norma yang sangat fund...
Tujuan dari paper ini adalah untuk mengetahui dan mengungkap kelembagaan badan pembentuk konstitusi ...
Tujuan dari paper ini adalah untuk mengetahui dan mengungkap kelembagaan badan pembentuk konstitusi ...
The author in the observation of research studies on the constitusional court in Indonesia runs on t...
Penelitian ini membahas mengenai kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia...
Kewenangan lembaga Mahkamah Konstitusi di setiap negara berbeda. Perbedaan kewenangan tersebut dapat...
Kewenangan lembaga Mahkamah Konstitusi di setiap negara berbeda. Perbedaan kewenangan tersebut dapat...
Hakim Konstitusi merupakan pejabat negara sebagai pelaku utama kelembagaan Mahkamah Konstitusi yang ...
Abstrak Konstruksi hegara hukum Indonesia sudah diatur dalam konstitusi. Secara konstiusionalitas, ...
Hakim Konstitusi merupakan pejabat negara sebagai pelaku utama kelembagaan Mahkamah Konstitusi yang ...
Pemberhentian Hakim Konstitusi di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, yang menimpa Aswanto, melu...
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia adalah lembaga negara yang diberikan kewenangan khusus oleh U...
Mahkamah Konstitusi menetapkan hak untuk memperoleh bantuan hukum dan hak atas praduga tak bersalah ...
After amendments were made to the 1945 Policy Laws of the Republic of Indonesia from 1999 to 2002, a...
Tujuan dari paper ini adalah untuk mengetahui dan mengungkap kelembagaan badan pembentuk konstitusi ...
Di dalam sistem norma hukum di Negara Republik Indonesia, Pancasila merupakan norma yang sangat fund...
Tujuan dari paper ini adalah untuk mengetahui dan mengungkap kelembagaan badan pembentuk konstitusi ...
Tujuan dari paper ini adalah untuk mengetahui dan mengungkap kelembagaan badan pembentuk konstitusi ...
The author in the observation of research studies on the constitusional court in Indonesia runs on t...
Penelitian ini membahas mengenai kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia...
Kewenangan lembaga Mahkamah Konstitusi di setiap negara berbeda. Perbedaan kewenangan tersebut dapat...
Kewenangan lembaga Mahkamah Konstitusi di setiap negara berbeda. Perbedaan kewenangan tersebut dapat...
Hakim Konstitusi merupakan pejabat negara sebagai pelaku utama kelembagaan Mahkamah Konstitusi yang ...
Abstrak Konstruksi hegara hukum Indonesia sudah diatur dalam konstitusi. Secara konstiusionalitas, ...
Hakim Konstitusi merupakan pejabat negara sebagai pelaku utama kelembagaan Mahkamah Konstitusi yang ...
Pemberhentian Hakim Konstitusi di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, yang menimpa Aswanto, melu...
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia adalah lembaga negara yang diberikan kewenangan khusus oleh U...
Mahkamah Konstitusi menetapkan hak untuk memperoleh bantuan hukum dan hak atas praduga tak bersalah ...
After amendments were made to the 1945 Policy Laws of the Republic of Indonesia from 1999 to 2002, a...
Tujuan dari paper ini adalah untuk mengetahui dan mengungkap kelembagaan badan pembentuk konstitusi ...
Di dalam sistem norma hukum di Negara Republik Indonesia, Pancasila merupakan norma yang sangat fund...
Tujuan dari paper ini adalah untuk mengetahui dan mengungkap kelembagaan badan pembentuk konstitusi ...
Tujuan dari paper ini adalah untuk mengetahui dan mengungkap kelembagaan badan pembentuk konstitusi ...