Analisis Jumlah Wajib Pajak Dan Penerimaan Pajak Sebelum Dan Setelah Diberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara)

Dalam upaya meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak, khususnya bagi WP UMKM, pemerintah telah meluncurkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dijelaskan bahwa Pajak Penghasilan (PPh) untuk wajib pajak UMKM yang memiliki peredaran bruto tertentu, dari yang sebelumnya 1% turun menjadi 0,5% dari omzet Tujuan penelitian adalah untuk untuk menganalisis ada tidaknya perbedaan atas jumlah wajib pajak dan penerimaan pajak sebelum dan setelah diberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang PPh final bagi UMKM di KPP Pratama Malang Utara. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa: (1) terdapat perbedaan jumlah wajib pajak UMKM sebelum dan setelah diberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, (2) terdapat perbedaan jumlah penerimaan pajak atas wajib pajak UMKM sebelum dan setelah diberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perbedaan jumlah wajib pajak UMKM ditunjukan oleh kenaikan jumlah wajib pajak. Sementara itu, perbedaan jumlah penerimaan pajak ditunjukkan oleh penurunan jumlah penerimaan. Penurunan tersebut disebabkan oleh tarifnya semula 1% turun menjadi 0.5%, tidak diimbangi oleh kenaikan jumlah wajib pajak yang signifikan, sehingga tidak mampu mendongkrak penerimaan pajak.