Kebjakan Pemerintah Daerah Terhadap Pengelolaan Sumberdaya Alam (Studi Kasus Tambang Pasir Ilegal di Desa Tamalatea Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa)

Hasil penelitian menunjukan bahwa dari sisi regulasi Pemerintah daerah Kabupaten Gowa dan pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Selatan mengacu pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Kewenangan pemerintah daerah baik pemerintah provinsi ataupun pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan pertambangan adalah pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR), melakukan pembinaan, serta melakukan pengawasan usaha pertambangan. Sementara dari sisi program, Pemerintah daerah melakukan program terkait pencegahan pertambangan illegal yaitu melakukan pembinaan dan pengawasan di bidang pertambangan. Bentuk pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Provinsi SulawesiSelatan adalah dengan mengadakan sosialisasi kepada masyarakat dan perusahaan. Kemudian untuk Pemerintah daerah agar kebijakan yang dikeluarkan dalam mengatasi pertambangan illegal yang menghasilkan program kerja yang dibentuk oleh Dinas Energi Sumberdaya Mineral harus lebih maksimal dalam pelaksanaannya. Pemerintah daerah memberikan kemudahan dalam proses perizinan untuk usaha pertambangan