COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DI KOTA BEKASI (COLLABORATIVE GOVERNANCE IN THE MANAGEMENT OF A SLUM IN THE CITY OF BEKASI)

Kota Bekasi sebagai bagian dari Jabodetabek memiliki permukiman kumuh berjumlah 60 lokasi yang tersebar di 9 kelurahan (Kemen PUPR, 2014). Jumlah permukiman kumuh tersebut meningkat pada tahun 2016 menjadi 118 lokasi permukiman kumuh yang tersebar di 12 kecamatan dan 56 kelurahan. Pada tahun 2017 permukiman kumuh kembali bertambah menjadi 122 lokasi. Permukiman kumuh di Bekasi memiliki luas 443,73 hektar atau 0,19 persen dari total luas Kota Bekasi. Salah satu strategi yang dapat digunakan untuk mengelola kawasan permukiman kumuh di Kota Bekasi adalah dengan mengimplementasikan collaborative governance. yang terdiri dari dimensi system context, drivers, dan collaborative dynamics. Fokus penelitian ini ditekankan pada proses-proses collaborative governance dalam pengelolaan kawasan permukiman kumuh di Kota Bekasi, dan hasil kolaborasi dari proses collaborative governance. Konstruksi berpikir dalam penelitian ini terpetakan menjadi tiga bagian, yakni grand theory (Teori Organizational), middle range theory (Teori Governance) dan applied theory (Teori Collaborative Governance). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan strategi penelitian studi kasus. Desain operasional penelitian ini menggunakan pendekatan An Integrative Framework for Collaboration Governance dari Emerson et al (2011). Terungkap bahwa proses collaborative governance dalam pengelolaan kawasan permukiman kumuh di Kota Bekasi, dimensi system context merupakan kondisi lingkungan yang menaungi keberlangsungan collaborative governance. System context ini menciptakan peluang dan kendala yang mempengaruhi parameter lain dari collaborative governance. Hasil penelitian ini menunjukkan pula bahwa diperlukan minimal sebuah factor pendorong (drivers) untuk terciptanya sebuah collaborative governanve dalam pengelolaan kawasan permukiman kumuh di Kota Bekasi. Semakin banyak unsur-unsur drivers terlibat, maka semakin besar pula peluang terjadinya proses kolaborasi. Dinamika kolaborasi dikatakan baik atau tidak tergantung pada tiga komponen, yaitu penggerakan prinsip bersama, motivasi bersama, dan kapasitas untuk melakukan tindakan bersama. Hasil kolaborasi berupa terbentuknya struktur organisasi Program Penanganan Kawasan Kumuh Perkotaan (P2KKP) Kota Bekasi. Kata Kunci: Collaborative Governanc