PENEGAKAN HUKUM DI TINGKAT PENYIDIKAN DALAM TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN OLEH ANGGOTA DPR DIHUBUNGKAN DENGAN HAK IMUNITAS ANGGOTA DPR MENURUT UU NO. 2 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UU NO. 17 TAHUN 2014 TENTANG MPR,DPR, DPD,DAN DPRD

Hak imunitas adalah kekebalan hukum dimana setiap anggota DPR tidak dapat dituntut di hadapan dan di luar pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, pendapat yang dikemukakan secara lisan maupun tulisan dalam rapat-rapat DPR, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan tata tertib dan kode etik. Pernyataan anggota DPR yang mengandung unsur Ujaran Kebencian dan terdapat unsur pidana tetapi terbentur dan seakan berlindung di balik hak imunitas anggota DPR. Potensi mempersulit kinerja Penegak Hukum bukan hanya ditahap pemeriksaan tetapi selanjutnya mengatur bahwa pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR harus mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Presiden setelah mendapat pertimbangan dari MKD. Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah Apa yang melatarbelakangi timbulnya hak imunitas bagi anggota DPR di Indonesia ? Bagaimana penegakan hukum di tingkat penyidikan mengenai hak imunitas bagi anggota DPR yang terkait dugaan tindak pidana ? Upaya apa yang harus dilakukan POLRI agar penyidikan terhadap anggota DPR dalam perkara Ujaran Kebencian dapat berjalan lancar ? Spesifikasi penelitian yang di gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah deskriptif analitis, yuridis empiris yaitu menggambarkan peraturan perundang-undang yang berlaku dengan teori-teori hukum dan pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan serta menggambarkan mengenai fakta-fakta berupa data dengan bahan hukum primer dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan data sekunder sebagai sumber utama yang diperoleh melalui metode pendekatan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, metode analisis data yaitu yuridis kualitatif. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan, bahwa latar belakang timbulnya hak imunitas anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota. Di Indonesia akibat adanya kriminalisasi, Penegakan hukum di tingkat penyidikan anggota DPR dan DPRD bagi anggota DPR dan DPRD Provinsi yang diduga melakukan tindak pidana ujaran kebencian yaitu penyidik harus meminta persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Presiden dan Mentri Dalam Negeri, sedangkan bagi anggota DPRD Kab/Kota harus mendapat persetujuan tertulis dari Gubernur. Upaya yang harus dilakukan POLRI ialah dengan menegakan aturan yang tertuang dalam Surat Edaran Nomor SE/6/X/2015. Kata Kunci : Hak Imunitas, Penegakan Hukum, Ujaran Kebencia