Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan Yang Berasal dari Hasil Pelelangan (Analisis Putusan Nomor.587/Pdt.G/2006/PN.Jaksel)

Junita Dewi Justitia P, 200610115055, "Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan Yang Berasal dari Hasil Pelelangan" (Analisis Putusan No.587/Pdt.G/2006/PN.JakSel, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan). Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun tidak selamanya ikatan perkawinan mempunyai akhir yang bahagia, ada kalanya suatu perkawinan putus dikarenakan perceraian, kematian dan berdasarkan putusan pengadilan, hal yang tercantum di dalam Pasal 38 UU No. I Tahun 1974 tentang Perkawinan. Tetapi sesungguhnya akibat dan suatu perceraian dapat pula berakibat pada harta, khususnya harta bersama yang diperoleh selama perkawinan. Pembagian harta bersama diatur di dalam Pasal 37 UU No. I Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa : "bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing". Hukumnya masing-masing disini adalah hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya, yang akan ditetapkan melalui putusan pengadilan . Pada kasus pembagian harta bersama dalam perkawinan yang berasal dan harta hasil pelelangan ini, Penggugat adalah Yola Budiman yang menggugat mantan suami bernama Bonardo P Simatupang, yang perkawinan mereka telah diputus karena perceraian pada tahun 2003 dan pengadilan memutuskan bahwa Tergugat harus membayar biaya hidup dan pendidikan kepada kedua anaknya, namun dalam perjalanannya Tergugat tidak memenuhi kewajiban sehingga Penggugat memohon kehadapan ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan menetapkan agar harta kekayaan yaitu I (satu) buah tanah dan bangu nan nya yang masih ditempati Tergugat dibagi 2 (dua) sama rata antara Penggugat dan Tergugat. Bahwa oleh karena tidak dimungkinkan dilakukan pembagian sama rata antara Penggugat dan Tergugat secara In Natura maka tidaklah berlebihan dan cukup alasan hukum kiranya Penggugat mohon kehadapan Ketua PN Jakarta Selatan berkenan untuk menetapkan pembagian harta kekayaan bersama dilakukan dengan cara menjual harta kekayaan bersama secara lelang dimuka umum melalui Kantor Lelang Negara berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No. 40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Penggugat berhak menuntut pembagian harta bersama yang tidak diajukan secara bersamaan dalam gugatan perceraian dan pembagian harta bersama yang sulit terbagi tersebut dibagi secara sama rata dengan cara lelang karena UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan PP No. 9 Tahun 1976 tidak ada ketentuan khusus yang mengatur mengenai pem bagian harta bersama melalui pelelangan melainkan ketentuan tersebut diatur dalam Putusan Pengadilan Negeri, sehingga ketentuan dalam Pasal 36 (ayat I) UU No. I Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak dapat dilaksanakan