Penolakan Gugatan Perceraian dari Perkawinan Beda Warga Negara Menurut Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Analisa Putusan Perkara No.334/Pdt.G/2008/PN.JKT.PST)

Merina Indah Sulistiowati, 2005115056, Penolakan Gugatan Perceraian dari Perkawinan Beda Warga Negara Menurut Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Analisa Putusan Perkara No.334/Pdt.G/2008/PN.JKT.PST), Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2010. Perkawinan Campuran menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang pria dengan seorang wanita di Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlainan dimana yang satu berkewarganegaraan Indonesia dan yang lainnya berkewarganegaraan Asing, namun dalam perjalanannya dapat saja perkawinan tersebut terjadi perceraian. Perceraian dalam perkawinan campuran menimbulkan akibat baik terhadap para pihak, harta, status kewarganegaraan si anak serta bagaimana prosedur gugatan perceraian tersebut menurut pasal 118 HIR ayat (I). Masalah pokok yang diteliti adalah mengapa gugatan perceraian dari perkawinan beda warga Negara tidak dapat diterima? Dan bagaimana argumentasi tergugat sehubungan dengan diterimanya eksepsi?. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gugatan perceraian dari perkawinan beda warga Negara yang tidak dapat diterima dan untuk mengetahui argumentasi dari tergugat sehubungan dengan diterimanya eksepsi. Metode yang digunakan adalah penelitian Yuridis Normatif, berdasarkan kajian kepustakaan dan bahan-bahan hukum terkait lainnya. Perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara 2 orang WNI atau seorang WNI dengan WNA adalah sah apabila dilakukan menurut hukum yang berlaku dimana perkawinan itu dilangsungkan, bilamana terjadi perceraian maka gugatan tersebut dapat diajukan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Gugatan perceraian yang diajukan oleh penggugat dalam hat ini tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri karena perkawinan penggugat dan tergugat telah diputus sebelumnya oleh. pengadilan Australia, hal tersebut telah dibuktikan oleh tergugat berupa bukti Akta cerai dan tanda terima Akta cerai sehingga majelis hakim Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili perkara aquo. Melihat dan mengkaji permasalahan yang terjadi maka dapat diajukan beberapa saran yaitu hakim dan penasehat hukum agar selalu mengingatkan kepada para pihak gugatan harus tetap memberikan pemeliharaan dan pendidikan anaknya sekalipun terjadi perceraian serta dengan UU yang ada dapat dijalankan secara optimal sehingga UU dapat hat ini agar ibu dapat memperjuangkan hak asuh anaknya