Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang

Tindak pidana pencucian uang (money laundering) merupakan kejahatan yang baru dalam dunia hukum. Indonesia sudah mengakui tindak pidana pencucian uang sejak diberlakukannya UU No. 15 Tahun 2002 dan telah dilakukan perubahan terakhir dengan UU No.8 Tahun 2010. Meskipun sudah melakukan pemberantasan terhadap tindak pidana pencucian uang, namun kejahatan pencucian uang masih marak di Indonesia. Hal ini tentu saja bertentangan dengan niat luhur perjuangan Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk mensejahterakan Rakyat Indonesia. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka dalam Tesis ini ditetapkan dua masalah pokok yaitu : Bagaimanakah rumusan dan pertanggungjawaban dalam tindak pidana pencucian uang?, dan Apakah penerapan hukuman (dakwaan) kumulatif dapat diterapkan terhadap tindak pidana korupsi dan pencucian uang? Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, melalui pendekatan perundang-undangan. Penelitian dilakukan terhadap bahan hukum primer dan sekunder berupa undang-undang, kepustakaaan yang relevan dan membandingkan dengan hasil putusan pengadilan sebagai perbandingan implementasi undang-undang dalam masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah menerapkan kebijakan Anti Money Laundering melalui UU No. 8 Tahun 2010, namun implementasi dalam masyarakat masih belum memuaskan. Kebijakan legislatif dan pelaksanaan yang lebih berorientasi penegakan hukum yang berkeadilan dan efektif dan efisien masih diperlukan. Untuk mewujudkan pelaksanaan hukum yaJ g efisien dan efektif sangat dimungkinkan penerapan dakwaan kumulatif dalam kasus tindak pidana pencucian uang dan korupsi