Akibat Hukum Penelantaran Terhadap Anak Ditinjau Dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Perlindungan anak disini dimaksudkan untuk melindungi seorang anak dari perlakuan penelantaran dan diskriminasi olehh orang lain dan apabila tidak dilakukan akan berakibat buruk bagi si anak. Dengan demikian hukum sangat berperan penting dalam membentuk dan menetapkan aturan-aturan yang bertujuan melindungi anak terhadap resiko dalam menghapus tindak penelantaraan terhadap anak. Ada beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasikan sebagai masalah penelitian yaitu: (1)Apa yang menjadi faktor-faktor penyebab dalam penelantaran anak?(2)Upaya-upaya apa yang dapat dilakukan dalam mencari jalan keluar untuk mengurangi penelantaran terhadap anak?. Jadi, (l) Faktor-faktor pcnyebab dalam penelantaran anak yakni penyebab makro,penyebab mikro dan Faktor-faktor pengaruh dalam penelantaran anak, yakni di faktor ekonomi, hukum, sosial budaya dan faktor Sektor atau struktural.(2)Upaya-upaya dalam mencari jalan keluar untuk mengurangi penelantaran terhadap anak adalah upaya pengayoman, usaha bersama, kepentingan bersama luas lingkup perlindungan, unsur-unsur yang edukatif, jaminan pelaksaan perlindungan serta dalam hal pelaksanaan perlindunagan anak yang baik antara lain harus memenuhi beberapa persyaratan, yakni Para partisipan dalam terjadinya dan terlaksananya perlindungan anak harus mempunyai pengertian-pengertian yang tepat berkaitan ctengan masalah pcrlindungan anak, agar dapat bersikap dan bertindak secara tepat dalam menghadapi dan mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan perlindunagan anak, Perlindungan anak "harus dilakukan bersama" antara setiap warga negara, anggota masyarakat secara individu maupun kolektif dan pemerintah demi kepentingan bersama, kepentingan nasional untuk mencapai aspirasi bansa Indonesia, "Kerjasama dan Kordinasi" diperlakukan dalam melancarkan kegiatan perlindungan anak yang rasioanal, bertangungjawab dan bermanfaat antar partisan yang bersangkutan. Perlu kita jauhkan, menghindari berbagai macam konfrontasi yang tidak perlu dan mengembangkan komunikasi yang positif dan membanguin dalam pelaksanaan perlindungan anak, Dalam rangka membuat kebijaksaan dan rencana kerja yang dapat dilaksanakan perlu diusahakan inventirasisasi fackor-faktor yang menghambat dan mendukung kegiatan perlindungan anak, Dalam membuat ketentuan-ketentuan yang menyinggung dan mengatur perlindungan anak dalam berbagai perauran perundang-undangan maka harus mengutamakan prekspektif yang diatur dan bukan yang mengatm mengutamakan perspektif yang dilindungi dan bukan perspektif yang dilindungi, Perlindungan anak harus tercermin dan diwujudkan atau dinyatakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat, Dalam pelaksaan kegiatan perlindungan anak, pihak anak harus diberikan kesempatan untuk ikut serta melindungi diri sendiri. Perlindungan anak yang baik harus mempunyai dasar-dasar filosofis, etis dan yuridis. Pelaksanaan kegiatan perlindnngan anak tidak boleh menimbulkan rasa tidak dilindungi