Analisis Yuridis Penerapan Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Tentang Penyertaan (Deelneming) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Putusan Perkara Nomor 167/Pid.B/201 1/PN.Dpk)

Terhadap pelaku yang melakukan suatu tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, setelah pelaku dinyatakan secara sah di dalam persidangan dengan unsur-unsur pidana yang telah terpenuhi. Dalam kaitan itu, maka apabila dihubungkan antara Pasal 55 KUHP dengan ajaran penyertaan (deelneming), maka sebenarnya tidak ada dalam satu peristiwa pidana diantara pelaku mempunyai kedudukan dan peranan yang sejajar, artinya tidaklah logis apabila dalam penanganan suatu perkara pidana, hakim menyatakan terbukti Pasal 55 KUHP dengan hanya sebatas menyatakan adanya hubungan kerjasama secara kolektif. Adapun permasalahan yang dibahas mengenai penerapan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terhadap adanya tindak pidana pembunuhan dan putusan perkara No. 167/Pid.B/2011/PN.Dpk teiah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan berlaku. Dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian normatif. Adapun kesimpulan penulisan skripsi ini mengenai penerapan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terhadap adanya tindak pidana pembunuhan agar dapat dipertanggungjawabkan dan dipidananya orang-orang yang terlibat dan mempunyai peran baik secara fisik (obyektif) maupun psikis (subyektif) serta agar terciptanya penegakan hukum di masyarakat. Putusan Perkara No. 167/Pid.B/2011/PN.Dpk tentang tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan Freddy Seipalla belum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dengan alasan berdasarkan fakta hukum dipersidangan terhadap Freddy Seipalla yang merupakan pelaku utama walaupun hanya ada unsur niat dan rencana untuk melakukan upaya balas dendam terhadap korban. Sehingga Freddy Seipalla hanya dikenakan ketentuan Pasal 340 KUHP tentang tindak pidana pembunuhan berencana. Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Pelaku, Tindak Pidana Kekerasan (Medeplichtige