Gugatan Ganti Rugi Atas Wanprestasi Perjanjian Pemborongan Rumah Tinggal (Analisis Putusan No.07/Pdt.G/2010/PN.BKS)

Wanprestasi adalah suatu keadaan apabila salah satu pihak tidak melaksanakan prestasi sama sekali atau terlambat memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, baik prestasi untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu sehingga penyelesaiannya dengan memberikan penggantian biaya, kemgian dan bunga. Sering kali penyebabnya adalah keterlambatan pembayaran dari pihak yang memborong pemilik rumah, tidak sesuainya dengan asas hukum peijanjian yaitu asas consensus, asas pacta sunt servanda dan asas berlakunya suatu perjanjian. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui apakah putusan tersebut telah memenuhi asas-asas hukum peljanjian. Asas konsensualisme adalah asas yang menyatakan bahwa suatu perikatan itu terjadi (ada) sejak saat tercapainnya kata sepakat antara mengenai pokok perikatan, Asas ini termuat dalam Pasal 1320 Ayat 1 KUH Perdata. Dan Asas pacta sunt servanda diatur didalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi :"semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Untuk meneliti hal tersebut penulis menggunakan metode penelitian hukum normative dan menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan mengacu kepada aturan hukum yang berlaku serta penerapan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Berdasarkan basil penelitian ditemukan bahwa putusan tersebut tidak sesuai dengan asas hukum perjanjian. Faktanya peraturan maupun penegak hukumnya belum sepenuhnya melihat asas-asas hukum perjanjian dalam mencapai tujuan dari segala bentuk ganti rugi. Hal tersebut terlihat bahwa dalam melakukan putusan ganti rugi terhadap atas wanprestasi perjanjian pemborungan, majelis hakim menerapkan aturan hukum berdasarkan aluran dalam KUHPer dalam kasus ST. Mahmuda K.OIIi dengan menjatuhkan putusan hanya materiil saja dan immaterial harus ditolak. (Kesimpulan dan saran) Bahwa ganti rugi yang dapat digugat oleh penggugat/pemborong kepada tergugat/pihak yang memborong yang melakukan wanprestasi dalam hukum peljanjian hutang-piutang adalah ganti rugi, biaya, dan bunga. Dalam kaitannya dengan perkara No 07/Pdt.G/2010/PN.BKS dimana pemborong selaku penggugat dalam petitumnya meminta kepada Majelis Hakim untuk menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi berupa ganti rugi, biaya, dan bunga sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sedangkan pertimbangan haklln yang menolak ganti rugi berupa kerugian moril dan materiil dengan dasar pertimbangan tidaklah tepat jika tergugat dibebeni untuk membayar ganti rugi atas keterlambatan pembayaran tersebut, karena penyebabnya adalah keterlambatan dan dipicu masalah pemasangan almunium voil yang tidak terdapat di addendum kontrak, tidak sesuia dengan asas hukum perjanjian yaitu asas consensus, asas pada sunt servanda. Untuk mencegah ditulaknya ganti rugi gugalan ganti rugi oleh Majelis Hakim maka penggugat atau pemborong yang merasa dirugikan oleh tergugat yang melakukan wanprestasi haruslah membuktikan dan merinci kerugian yang dialaminya dan hakim dalam memberikan pertimbangan-pertimbangan sebelum memutus suatu perkara hamslah berdasarkan asas-asas hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kata Kunci : Ganti Rugi, Wanprestasi, Perjanjian Pemborongan Rumah Tinggal