Kebijakan Kriminal Dalam Menanggulangi Tindak : Pidana Terorisme Di Indonesia

Terorisme merupakan tindak pidana yang sangat menakutkan bagi warga masyarakat dunia maupun masyarak:at Indonesia. Negara Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 wajib melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Oleh karena itu Negara berkewajiban untuk melindungi seluruh warga negaranya dari setiap ancaman terorisme baik yang bersifat nasional maupun internasional. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 merupakan kebijakan Legislatif dalam upaya menanggulangi tindak pidana terorisme di Indonesia dan juga melawan terorisme intemasional yang kemungkinan terjadi di Indonesia. Penelitian yang digunakan dalam tesis ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder yang berupa bahan hukum primer dan sekunder. Hukum pidana sebagai sarana penanggulangan tindak pidana terorisme sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, antara lain dengan melakukan kriminalisasi. Kebijakan kriminalisasi tersebut diformulasikan dalam kelompok Tindak: Pidana Terorisme dan Tindak: Pidana yang berkaitan dengan Tindak: Pidana Terorisme. Dalam penerapannya temyata Undang-Undang tersebut masih mengalami hambatan dan kekurangan-kekurangan sehingga perlu dilakukan perubahan-perubahan untuk masa yang akan datang. Kata Kunci : Terorisme, Kriminalisasi, Undang -Undang Nomor 15 tahun 200