Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Buruh Dalam Kepailitan PT.Dirgantara Indonesia Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor.075/K/Pdt.Sus/2007

PT. Dirgantara Indonesia merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam bidang kedirgantaraan, mengahasilkan barang dan atau jasa yang berhubungan dengan industri pesawat terbang. Tahun 2000-2003 PT. Dirgantara Indonesia mengalami masa survival sebagai dampak krisis moneter yang mengharuskan melakukan Pemutusan Hubungan Keija 6500 karyawan yang menimbulkan sengketa hak dan kewajiban. Mereka menuntut adanya pembayaran kompensasi pensiun dan mengajukan permohonan pailit. Menyikapi permohonan Pailit tersebut, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mengeluarkan Putusan Nomor: 41/Pailit/2007/PN.Niaga/Jkt.Pst. Kemudian Pemohon Pailit mengajukan Kasasi Ke Mahkamah Agung, sehingga keluarlah Putusan Nomor: 075/K/Pdt.Sus/2007 membatalkan putusan pailit Pengadilan Niaga. Tujuan penulis mengadakan penelitian adalah untuk menganalisis apakah posisi buruh mendapatkan perlindungan dalam kepailitan pada sebuah Perseroan Terbatas yang pailit dan mengetahui bagaimana analisis hakim mempertimbangkan hak buruh dalam memutus perkara kepailitan pada PT. Dirgantara Indonesia (Persero ). Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif karena telah disesuaikan dengan rumusan dan sifat masalah penelitian yaitu bersifat normatif. Sumber data yang dipakai adalah data sekunder, yang meliputi bahan hukun primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Dari hasil analisis yang bersifat yuridis dan normatif maka posisi buruh tidak dapat disamakan dengan kreditur dengan tidak diaturnya perlindungan buruh dalam undang Undang Kepailitan. Karena antara buruh dengan pengusaha yang dipailitkan, hanya ada hubungan perburuhan yang masuk kategori hukwn peijanjian keija, yang bersifat publik, seperti yang tertulis dalam Buku ke III Kitab Undang Undang Hukun Perdata, Pasal 160 1a dan Pasal 160 1c. Sedangkan hubungan hukun antara kreditur dan pengusaha yang pailit adalah hubungan hukwn berupa utang-piutang yang bersifat murni perdata yang diatur dalam Buku III Kitab Undang Undang Hukwn Perdata Buku kesatu mulai dari Pasal 1362. 2. Dasar hubungan hukwn antara Pemohon Pailit yang berstatus sebagai karyawan PT. Dirgantara Indonesia yang diputuskan hubungan keijanya oleh P4P, Majelis Hakim Agung melihat hubungan hukwn tersebut sebagai hubungan hukun perburuhan yang masuk wewenang Pengadilan Hubungan Industrial yang memiliki kewenangan mutlak untuk menyelesaikan sengketa perburuhan. Dengan demikian, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan memutus hubungan hukum perburuhan. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Buruh, dan PT.Dirgantara Indonesia