Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Anak Menurut Pasal 80 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Fakultas Hokum

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjelaskan mengenai Perlindungan anak merupakan segala upaya yang dilakukan pemerintah untuk menjaga hak-hak anak agar tidak dilanggar baik oleh orang (persoon) maupun badan hukum. Akan tetapi, sampai saat ini masih banyak berbagai tindak kekerasan fisik dan psikologis, praktek-praktek eksploitasi serta diskriminasi yang dialami oleh anak-anak di bawah umur dengan contoh kasus yang terjadi di Pengadilan Tinggi Banten dengan Putusan No: 16/PID/2006/PT.BTN. Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat dirumuskan masalah yang terjadi dan yang akan dipecahkan adalah sebagai berikut 1 ). Apakah perlindungan anak sebagai korban penganiayaan telah dilaksanakan sesuai pasal 80 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak? 2). Bagaimanakah penerapan sanksi pidana bagi pelaku penganiayaan terhadap anak menurut pasal 80 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak?. Dengan tujuan penelitian yakni ingin mengetahui, memahami dan memperoleh jawaban yang jelas mengenai upaya perlindungan terhadap anak korban penganiayaan dan mengenai penerapan sanksi pidana bagi pelaku penganiayaan terhadap anak menurut pasal 80 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. 1). Perlindungan anak sebagai korban penganiayaan telah dilaksanakan sesuai pasal 80 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak karena sudah dipenuhinya hak-hak anak yang sebagai korban kejahatan dan saksi (hak untuk mendapat perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang mengancam, hak untuk memperoleh persidangan tertutup, hak untuk didampingi oleh pengacara atau penasehat hukum dan lain-lain), akan tetapi vonis yang dijatuhkan kepada pelaku penganiayaan masih teralu ringan serta perlindungan anak sebagai korban kejahatan telah mengacu pada Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban; 2). Penerapan sanksi pidana bagi pelaku penganiayaan terhadap anak menurut pasal 80 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dirasakan kurang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundang yang berlaku dan putusan yang dijatuhakan kepada terdakwa SUMARNI Ad. HANCU yakni pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada Pengadilan Negeri Tangerang dan Putusan Pengadilan Tinggi Banten yang hanya memvonis 3 tahun penjara terhadap terdakwa sehingga menjadikan penerapan pasal 80 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak kurang sesuai karena unsur dalam pasal tersebut telah terpenuhi dan terbukti secara menyakinkan