Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan (studi putusan nomor : 1144/K/pid/2006) di Mahkamah Agung,

Dalam skripsi ini membahas hal-hal apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan, bagaimana hakim menilai unsur-unsur yang dapat terpenuhi pada pasal-pasal yang mengatur perkara ini, penelitian ini diajukan untuk mengetahui bagaimana atau apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan pada suatu pidana, untuk mengetahui bagaimana penilaian hakim terhadap alat bukti yang diajukan sebagai dasar pertimbangan hakimaa dalam memutuskan perkara dan menjatuhkan vonis serta untuk mengetahui dasar pertimbanagn hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan terhadap tindak pidana korupsi yang terjadi di PT bank Mandiri mengenai masalah perkreditan. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, dan pendekatanpendekatan studi kasus sebagai data primer yang diperoleh dari studi lapangan dan pendekatan perundang-undangan sebagai data sekunder. Mengenai pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan penelusuran dokumen. Data yang dapat dolah dipelajari dan disusun sesuai dengan permasalahanya untuk kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis komparatif. Pada akhimya dapat diketahui bahawa dalam penyelesaian suatu tindak pidana diperdidangkan pembuktian berdasarkan peraturan hukum yang ada sangat menentukan dapat tidaknya seseorang dipidana. Sebagai saran, untuk keputusan pidana tambahan, diharapakan selain melihat dari unsur-unsur yang terdapat pada Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, hakim disarankan untuk melihat dari sifat baik dan buruknya tersangka dan juga melihat dari berapa besamya kerugian yang dialami oleh Negar